Mindblown: a blog about philosophy.

  • Tarik Investasi dengan Ampunan Pajak

    Tarik Investasi dengan Ampunan Pajak

    Jakarta. Pemerintah akan menggelar Program Pengungkapan Sukarela (PPS) kepada wajib pajak pada 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Agenda pengampunan pajak ini, diklaim bisa menambah aliran investasi ke Indonesia. Pelaksanaan PPS ini tertuang dalam Undang – Undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). PPS berlaku bagi wajib pajak alumni peserta Tax Amnesty 2016 […]

  • Pajak Asuransi Bisa Dongkrak Harga Produk

    Pajak Asuransi Bisa Dongkrak Harga Produk

    Pelaku masih menunggu aturan resmi soal PPN JAKARTA. Rencana pemungutan pajak terhadap bisnis jasa asuransi yang akan kena Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) Minimal 5% bisa juga berdampak ke konsumen langsung. Meski belum ada hitungan resmi, rencana pengenaan PPN tersebut bisa membuat biaya premi ke konsumen naik Asosiasi Asuransi Umum Indonesia ( AAUI ) […]

  • Bebas Pajak atau Perlindungan UMKM

    Bebas Pajak atau Perlindungan UMKM

    Di tengah kelesuan kondisi perekonomian nasional imbas pandemi Covid-19, keputusan pemerintah membebaskan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari kewajiban membayar pajak sedikit meniupkan angin segar. Seperti dilaporkan KONTAN edisi 9 Oktober 2021, mulai tahun 2022 nanti bagi para pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun bebas dari pajak penghasilan […]

  • Di UU HPP, Pemerintah Bisa Tunjuk Pihak Lain Buat Pungut Pajak Digital

    Di UU HPP, Pemerintah Bisa Tunjuk Pihak Lain Buat Pungut Pajak Digital

    Jakarta – Pemerintah memasukkan pengaturan pemajakan global dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pajak global ini terkait transaksi yang terjadi di platform digital lintas negara. Pada pasal 32A, pemerintah berwenang untuk membentuk dan atau melaksanakan perjanjian dan atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra secara bilateral maupun multilateral. “Jadi dalam pasal 32 UU HPP, pemerintah […]

  • Mantan Dirjen Pajak Sebut Sistem Perpajakan Perlu Diubah

    Mantan Dirjen Pajak Sebut Sistem Perpajakan Perlu Diubah

    JAKARTA — Mantan direktur jenderal pajak Hadi Purnomo menyatakan diperlukan perubahan sistem perpajakan. Perubahan sistem dinilai penting untuk meningkatkan kinerja sektor perpajakan.  Hadi dalam keterangannya pada Rabu (13/10) menyampaikan, Indonesia pada 2045 akan mendapatkan bonus demografi, yaitu jumlah penduduk Indonesia 70 persennya dalam usia produktif (15-64 tahun). Jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik, lanjutnya, akan […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only