Tarik Investasi dengan Ampunan Pajak

Jakarta. Pemerintah akan menggelar Program Pengungkapan Sukarela (PPS) kepada wajib pajak pada 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Agenda pengampunan pajak ini, diklaim bisa menambah aliran investasi ke Indonesia.

Pelaksanaan PPS ini tertuang dalam Undang – Undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). PPS berlaku bagi wajib pajak alumni peserta Tax Amnesty 2016 – 2017 dengan tarif pajak penghasilan (PPh) 6-11%. Kemudian, PPS untuk wajib pajak atas harta bersih yang diperoleh sejak 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2020 tarif PPh nya antara 12% – 18%

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Neilmaldrin Noor mengatakan salah satu tujuan PPS yakni untuk meningkatkan investasi. Ini tercermin dalam pengenaan tarif PPh Final yang lebih rendah atas pengungkapan harta ditujukan untuk aset yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN), sektor hilirisasi atau juga renewable energy.

Adapun hilirisasi dan renewable energy adalah kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Indonesia. “Misalnya sektor pengolahan bijih emas menjadi emas murni dan sektor energi tata Surya” kata Neilmaldrin

Selain itu, PPS juga menawarkan kepada Wajib Pajak yang memiliki harta di luar negeri untuk membawanya ke Indonesia dan ditanamkan dalam instrumen investasi yang akan ditentukan oleh pemerintah. Dana repatriasi PPS ini dinilai juga akan meningkatkan aliran modal ke dalam negeri.

Belajar dari Tax Amnesty lima tahun lalu, agar dana repatriasi tidak menguap, Neilmaldrin sebut pemerintah terus berkomitmen membangun iklim investasi yang kompetitif dengan negara lain. Salah satu cara dengan mengeluarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Beleid pemerintah harapkan bisa memperbaiki kekurangan dalam iklim investasi di Indonesia dengan memberikan kemudahan berusaha, perbaikan hambatan birokrasi, percepatan proses pemberian izin yang transparan dan efektif. Adapun aturan teknis terkait PPS kata Neil tengah pemerintah siapkan beleidnya.

Sumber Harian Kontan