Mindblown: a blog about philosophy.
-
Solusi Kerahasiaan Data Pemotongan PPh, Ada Fitur Baru e-Bupot 21/26
Ditjen Pajak (DJP) secara resmi meluncurkan fitur baru pada pada aplikasi e-Bupot 21/26, yakni user perekam. Fitur ini merespons kekhawatiran wajib pajak soal kerahasiaan pemotongan pajak penghasilan (PPh). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (5/2/2024). Sebagaimana yang telah disampaikan DJP dalam dokumen berjudul Petunjuk Penggunaan Aplikasi e-Bupot 21/26, user […]
-
Denpasar Terbitkan Aturan Baru Soal Tarif Pajak Daerah, Ini Daftarnya
Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar, Bali mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar 5/2023. Perda tersebut diterbitkan guna melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Melalui beleid yang berlaku sejak 1 Januari 2024 tersebut, Pemkot […]
-
Legislator: BUMN berkontribusi ke penerimaan negara dari pajak-deviden
Komisi I DPRD Situbondo, Jawa Timur, menyatakan BUMN merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari berbagai pajak dan pembagian laba perusahaan (deviden) sehingga wacana BUMN agar diubah menjadi koperasi tidak masuk akal. “Tentunya usulan mengubah BUMN menjadi koperasi tidak masuk akal. Undang-undang koperasi sudah jelas bahwa dari anggota untuk anggota, yang artinya dari sisa hasil […]
-
Pindah KPP Terdaftar, Ajukan ke Kantor Pajak Lama atau Baru?
Kring Pajak menjelaskan kepada wajib pajak terkait dengan tata cara mengajukan permohonan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar, baik ke kantor pelayanan pajak (KPP) lama maupun ke KPP baru. Kring Pajak menyatakan wajib pajak yang mengajukan permohonan pemindahan dapat mengisi dan menandatangani formulir pemindahan wajib pajak. Adapun formulir tersebut dapat diunduh wajib pajak di https://pajak.go.id/id/formulir-page. “Wajib pajak […]
-
Pemerintah Beri Relaksasi Pelunasan Pita Cukai Rokok Jadi 90 Hari, Ini Kata Pengamat
Pemerintah kembali memberikan relaksasi pelunasan pita cukai selama 90 hari dari normalnya 2 bulan. Tujuan pemberian insentif ini untuk membantu arus kas perusahaan-perusahaan sejalan dengan adanya penyesuaian tarif cukai tahun ini. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyampaikan, kembali diberikannya relaksasi pelunasan pita cukai 90 hari ini tepat dilakukan pemerintah jika […]
Got any book recommendations?
WA only