Mindblown: a blog about philosophy.
-
Jelang akhir tahun, pemerintah tambah ratusan KLU penerima insentif pajak
Lebih lanjut, PMK 149/2021 mengatur ada tiga insentif pajak yang mendapatkan tambahan jumlah KLU dari revisi aturan sebelumnya yakni PMK Nomor 82/PMK.03/2021. Pertama, pembebasan pajak penghasilan (PPh) 22 Impor, kini KLU yang berhak mendapatkannya ada sebanyak 397, sebelumnya hanya 132 KLU. Kedua, diskon 50% angsuran PPh Pasal 25 menjadi 481 KBLU, semula dalam PMK 82/2021 […]
-
Gencarkan Pengawasan Pajak Mineral, Pegawai Terjun ke Lapangan
Guna mengamankan setoran pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Pemkab Karangasem, Bali akan melakukan pengawasan ekstra di lapangan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Wayan Ardika mengatakan kegiatan pengawasan pajak ditingkatkan untuk mengamankan target pajak MBLB. Dia menyampaikan seluruh pegawai terjun ke lapangan aktif melakukan pengawasan. “Kami intensifkan pengawasan secara ketat […]
-
Sektor yang Bisa Dapat Diskon 50% Angsuran PPh Pasal 25 Ditambah
Guna mengamankan setoran pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Pemkab Karangasem, Bali akan melakukan pengawasan ekstra di lapangan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Wayan Ardika mengatakan kegiatan pengawasan pajak ditingkatkan untuk mengamankan target pajak MBLB. Dia menyampaikan seluruh pegawai terjun ke lapangan aktif melakukan pengawasan. “Kami intensifkan pengawasan secara ketat […]
-
Sektor yang Bisa Dapat Diskon 50% Angsuran PPh Pasal 25 Ditambah
Pemerintah menambah jumlah sektor penerima pengurangan 50% angsuran PPh Pasal Pasal 25. Penambahan itu menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (3/11/2021). Penambahan jumlah kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang berhak menerima pengurangan angsuran PPh Pasal 25 ini dituangkan dalam PMK 149/2021. Beleid ini merupakan perubahan kedua dari PMK 9/2021 yang sebelumnya sudah direvisi dengan PMK […]
-
RI Gabungkan NPWP dengan KTP, Kemenkeu: Kita Ketinggalan
Pemerintah akan ‘menghapus’ nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan memfungsikan nomor induk kependudukan (NIK) bagi wajib pajak orang pribadi. Hal ini tertuang dalam Rancangan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP). Dalam aturan ini nantinya wajib pajak yang sudah memenuhi syarat subyektif dan objektif sesuai ketentuan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak(DJP). Staf Ahli […]
Got any book recommendations?
WA only