NEWS
-
Pengetatan Administrasi Tekan Realisasi Restitusi Pajak
Realisasi restitusi pajak yang merosot hingga Juli 2026 dinilai bukan semata-mata mencerminkan penurunan klaim wajib pajak. Pengetatan proses administrasi dan pengawasan pencairan disebut menjadi faktor utama yang membuat dana restitusi lebih lama tersalurkan. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono mengatakan kondisi ini berpotensi menekan likuiditas dunia usaha karena dana restitusi merupakan hak […]
-
Telat Lapor SPT Tak Selalu Kena Denda, Ini 8 Pengecualiannya
JAKARTA. Terdapat 8 pihak yang tidak dikenakan sanksi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan (SPT). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 179 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024. Normalnya, wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT Masa PPN dikenakan denda sebesar Rp500.000 dan SPT Masa lainnya dikenakan sebesar Rp100.000. Sementara itu, wajib pajak yang terlambat menyampaikan […]
-
Masih Marak, Reklame Liar dan Tak Bayar Pajak Dibongkar Pemda
ACEH UTARA. Pemkab Aceh Utara melakukan penertiban terhadap sejumlah reklame liar yang tidak memiliki izin atau izinnya sudah jatuh tempo, serta papan reklame yang tidak membayarkan pajak ke kas daerah. Kabid Penegakan Perundang-undangan dan Kebijakan Daerah Chairuddin mengatakan kegiatan penertiban ini merupakan salah satu bentuk pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha agar mereka patuh pajak […]
-
Kring Pajak Jelaskan Fungsi Setiap Kolom di Buku Besar Coretax DJP
Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak memberikan penjelasan terkait dengan fungsi pada setiap kolom yang tercantum di buku besar Coretax DJP. Salah satunya ialah kolom Saldo. Kring Pajak menjelaskan kolom saldo merupakan bagian dari buku besar (tax ledger) yang mencatat seluruh transaksi perpajakan wajib pajak, baik kewajiban maupun hak perpajakan. Transaksi tersebut disajikan dalam […]
-
DPR Minta Pemerintah Hati-hati Tetapkan Target Penerimaan Pajak 2027
Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam menetapkan target penerimaan pajak. Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan pemerintah perlu menetapkan kebijakan pajak secara hati-hati mengingat pertumbuhan PDB masih belum berjalan beriringan dengan kondisi ekonomi rumah tangga. “Kita harus hati-hati soal pajak. Di saat ekonomi rumah tangga cenderung di bawah pertumbuhan PDB, ada sensitivitas […]
WA only