NEWS
-
Indikasi Konsolidasi Fiskal di Tahun Depan
Pagu indikatif belanja kementerian dan lembaga (K/L) 2027 mencapai Rp 1.370 triliun Daya dorong belanja pemerintah terhadap perekonomian pada tahun depan, kemungkinan tak sekencang dua tahun belakangan. Sebab, pemerintah mengikis belanja kementerian dan lembaha (K/L) 2027. Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah 2027, pagu indikatif belanja K/L ditetapkan sebesar Rp 1/370 triliun sebagai langkah awal […]
-
Insentif Pajak Menyengat Kredit Kendaraan Listrik
Setelah sempat menuai kekhawatiran, sejumlah pemerintah daerah bakal tetap membebaskan pajak kendaraan listrik. Kebijakan ini diyakini membuat permintaan pembiayaan produk tersebut tetap menyengat. Kredit kendaraan listrik oleh multifinance sendiri tetap moncer meski pasar otomotif belum lepas dari pelemahan daya beli. Hingga kuartal I-2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, pembiayaan kendaraan listrik naik 35,27% secara tahunan […]
-
PMN Omzet Rp 15 T Masuk Pajak Minimum Global
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan pajak minimum global atau global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) badi perusahaan multinasional (PMN) yang beroperasi di Indonesia. Pasal 3 ayat 2 beleid tersebut mengatur bahwa perusahaan multinasional dengan peredaran konsolidasi minimal 750 juta euro atau sekitar Tp 15 triliun per tahun wajibb masuk […]
-
Dorong Kepatuhan Pajak, Purbaya Minta Ini ke DJP
JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berpesan agar seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Pajak (DJP) bekerja giat dan berintegritas, terutama dalam melayani dan melaksanakan penegakan hukum pajak. Menurut Purbaya, langkah-langkah tersebut penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi, mendorong kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan penerimaan pajak nasional. “Pegawai DJP harus fokus pada tugas utamanya yaitu […]
-
Bangunan Tak Berubah Tapi NJOP-nya Naik? Ternyata Ini Alasannya
JAKARTA. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mengungkapkan alasan yang membuat nilai jual objek pajak (NJOP) berubah meski objek pajaknya tidak mengalami perubahan signifikan. Bapenda DKI Jakarta menyebut perubahan NJOP tersebut akabat adanya penyesuaian NJOP yang dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh pada kondisi dan nilai […]
WA only