NEWS
-
Pembatasan Impor yang Mati Rasa
PEMERINTAH bagai kucing mati rasa atau tidak peka terhadap kondisi lapangan saat membuat kebijakan pengaturan impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyu Askar pun […]
-
SE Pelaporan Natura Belum Terbit, DJP: Bisa Pakai Dafnom Biaya Promosi
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan masih memproses penerbitan surat edaran (SE) yang mengatur mengenai daftar nominatif natura dan/atau kenikmatan yang harus dilaporkan oleh pemberi imbalan di SPT Tahunan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astutimengatakan wajib pajak harus melaporkan natura dan/atau kenikmatan yang diberikan kepada karyawan dalam SPT Tahunan PPh badan agar dapat dibiayakan. […]
-
Kantor Pajak Beri Asistensi Ratusan Anggota Kodim Padankan NIK-NPWP
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Rembang bersama Kodim 0720 menggelar sosialisasi pemadanan NIKNPWP yang bertempat di Aula Kodim 0720 Rembang pada 19 Maret 2024. Pelaksana dari KP2KP Rembang Ahmad Riyanto menjelaskan sosialisasi tersebutdilaksanakan dalam rangka memberikan asistensi kepada wajib pajak di lingkunganKodim 0720. Terdapat sekitar 118 anggota kodim yang belum melakukan pemadananNIK-NPWP. “Kami […]
-
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Baru Mencapai 23,1%
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu menggenjot kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan. Pasalnya, rasio kepatuhannya masih rendah. DJP mencatat, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga 22 April 2024 mencapai 13,53 juta SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan oleh wajib pajak. Angka ini tumbuh 5,45% secara year on year. Dari total tersebut, […]
-
Airlangga Buka Suara Soal Program Prabowo-Gibran Bentuk BPN
Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memasukkan salah satu program presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Salah satu program itu ialah pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). Kendati begitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar, pendukung pasangan Calon presiden dan […]
WA only