NEWS
-
Insentif Fiskal Tingkatkan Investasi Ramah Lingkungan
Kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah telah meningkatkan geliat iklim investasi ramah lingkungan di Indonesia. Berbagai kebijakan fiskal termasuk insentif pajak pun berperan sebagai instrumen katalisator untuk mendorong daya tarik investasi hijau di bidang energi yang efisien. Insentif tersebut khususnya terhadap investasi yang berhubungan dengan rantai pasok kendaraan listrik. Insentif fiskal diberikan dalam bentuk tax holiday, tax allowance, […]
-
Ramai Insentif Pajak Tahun Pemilu, Alokasi Belanja Perpajakan Rp 374 T
Pemerintah akan menggulirkan beragam insentif pajak pada tahun depan. Total alokasi belanja perpajakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2024 mencapai Rp 374,5 triliun. Mengutip Buku II Nota Keuangan RAPBN 2024, total alokasi belanja perpajakan pada tahun depan naik dibandingkan proyeksi tahun ini yang mencapai Rp 352,8 triliun. Belanja perpajakan merupakan estimasi penerimaan […]
-
Optimalisasi Rasio Pajak: Kerjasama Strategis DJP dan Pemda
Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pemerintah pusat dan daerah perlu sama-sama berupaya meningkatkan rasio pajak guna mendukung upaya Indonesia menjadi negara maju. Mengapa Rasio Pajak Indonesia Perlu Ditingkatkan Suryo menceritakan kebanyakan negara peers memiliki rasio pajak pusat dan daerah sebesar 16%. Namun, rasio pajak Indonesia tercatat masih berada di bawah 12%. Akibat pandemi Covid-19, rasio […]
-
Bapenda bersama UPPD Samsat Kotabaru evaluasi pajak daerah
Kotabaru. Badan pendapatan daerah (Bapenda) bersama Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kotabaru Kalimantan Selatan mengevaluasi pajak daerah di Kantor PT. Arutmin Indonesia tambang Senakin. “Kami mengevaluasi pajak daerah yang sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada November 2022,” kata Kepala Bapenda Kotabaru Akhmad […]
-
Pengusaha Disandera Gegara Punya Tunggakan Pajak, Kuasa Hukum Buka Suara
Jakarta. Mantan Direktur PT KSA inisial LSM disandera Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kembangan, Jakarta Barat, sejak 14 Februari 2023 karena PT KSA memiliki utang pajak sebesar Rp 6 miliar. Kuasa hukum dari LSM menyatakan keberatan dan telah meminta agar penyanderaan itu dicabut sejak Maret 2023. Kuasa Hukum LSM, Wulan Arlita Puspitasari mengatakan kliennya merupakan […]
WA only