Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pengusaha Kekeh Gunakan Tarif Pajak Lama terhadap Karaoke hingga Spa
JAKARTA, Kalangan pengusaha bersikukuh masih akan menjalankan kewajiban pembayaran pajak hiburan sesuai dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Padahal pemerintah sudah memberlakukan Surat Edaran (SE) Nomor 900. 1 . 1 3. 1 /403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu […]
-
Cetak Ulang Kartu NPWP Dapat Dikuasakan dengan Surat Kuasa Khusus
Wajib pajak yang ingin mencetak ulang kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat diwakilkan atau dikuasakan dengan surat kuasa khusus. Penjelasan tersebut disampaikan Kring Pajak saat merespons pertanyaan dari salah satu warganet di media sosial. Melalui media sosial, Kring Pajak menyatakan format surat kuasa khusus dapat dilihat pada lampiran PMK 229/2014. “Untuk cetak ulang kartu […]
-
Jokowi Mau Beri Insentif PPh DTP 10%, Pengusaha Hiburan: Tidak Menarik!
Pemerintah berencana memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha hiburan guna memperkuat implementasi kebijakan terkait Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Insentif fiskal tersebut akan diberikan kepada sektor pariwisata berupa pengurangan pajak dalam bentuk pemberian fasilitas ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 10% dari pajak penghasilan (PPh) badan, sehingga besaran PPh Badan yang besarnya 22% akan menjadi 12%. […]
-
Ada Aplikasi Baru, DJP Online Bakal Diganti dengan Taxpayer Portal
Ditjen Pajak (DJP) resmi memperkenalkan taxpayer account management (TAM) serta manfaat aplikasi tersebut dalam pelaksanaan kewajiban dan hak wajib pajak. DJP menjelaskan taxpayer account management merupakan suatu proses bisnis pengelolaan informasi perpajakan untuk setiap wajib pajak. “Taxpayer account management akan memberikan informasi profil, hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak, dan buku besar/riwayat transaksi yang dapat […]
-
Kenaikan Tarif Pajak Progresif Tidak Berpengaruh Terhadap Penjualan Motor dan Mobil
JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menaikkan tarif progresif pajak kendaraan bermotor sebesar 0,5% untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya melalui Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 1 Tahun 2024. Penerapan kenaikan pajak tersebut akan berlangsung mulai tahun 2025 mendatang. Dengan aturan baru tersebut, pemilik kendaraan kedua akan dikenakan pajak kendaraan bermotor sebesar 3% dari […]
Got any book recommendations?
WA only