NEWS
-
Kanwil Pajak Diramal Sulit Capai Target Setoran Tahun Ini
JAKARTA. Target penerimaan pajak pada tahun ini diramal masih akan sulit untuk digapai. Kondisi perekonomian tahun ini yang dinilai tak berbeda dengan pada tahun lalu menjadi penyebab utamanya. Tahun lalu, hampir seluruh kantor wilayah (kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak gagal memenuhi target penerimaan. Berdasarkan Laporan Keuangan Ditjen Pajak Tahun Anggaran 2025 yang telah diaudit, hanya […]
-
Para Penjual Online Mengeluhkan Pajak Marketplace
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menerapkan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace sejak 1 Agustus 2026. Implementasi kebijakan tersebut langsung menuai keluhan dari sejumlah pedagang online. Tujuan kebijakan ini, menurut DJP, untuk meningkatkan kepatuhan pajak sektor perdagangan digital tanpa menambah tarif pajak baru. Tapi ternyata, bagi pelaku usaha dampaknya lebih kompleks daripada […]
-
Utang Restitusi Pajak Terus Meningkat
Utang restitusi pajak yang masih harus dibayarkan pemerintah terus meningkat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat saldo utang kelebihan pembayaran pajak mencapai Rp 70,25 triliun per 31 Desember 2025 naik 13,85%, naik dari posisi akhir 2024 sebesar Rp 61,70 triliun.Berdasarkan Laporan Keuangan DJP 2025 Audited, utang restitusi merupakan ketetapan atau keputusan pajak yang mengakibatkan […]
-
World Bank Soroti Threshold PPh Final UMKM dan Wajib PKP
World Bank menilai ambang batas (threshold) peredaran bruto atau omzet atas PPh final UMKM senilai Rp4,8 miliar masih terlalu tinggi. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Kamis (30/7/2026). Dalam laporan bertajuk Indonesia: Unlocking Businesses’ Tax Potential for Growth, World Bank menyatakan threshold omzet PPh final yang terlalu tinggi memungkinkan pelaku […]
-
Mau Cek Progres Pengajuan Keberatan di Coretax DJP? Begini Caranya
Wajib pajak yang telah mengajukan permohonan keberatan melalui Coretax DJP dapat memantau status atau perkembangan prosesnya secara mandiri melalui akun masing-masing. Permohonan keberatan diajukan melalui menu Layanan Wajib Pajak > Layanan Administrasi > AS.26 Keberatan dan Non Keberatan > AS.26-01 Pengajuan Keberatan (Pasal 25 UU KUP). Setelah seluruh data pada alur kasus dilengkapi dan permohonan […]
WA only