NEWS
-

Perkuat Pengawasan, Kantor Pajak dan BPS Rekonsiliasi Data Usaha
KENDARI. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar rekonsiliasi prelist Statistical Business Register (SBR) sebagai bagian dari penyelarasan basis data usaha pada 31 Maret 2026. Kepala KPP Pratama Kendari Calvin Octo Pangaribuan mengatakan kegiatan tersebut dilakukan guna menjawab tantangan akurasi data yang digunakan negara untuk membaca realitas […]
-

Penerimaan Pajak Melambat, Ditjen Pajak Waspadai Target 2026 Meleset
JAKARTA. Kinerja penerimaan pajak mulai kehilangan momentum pada Maret 2026. Perlambatan ini menjadi sinyal peringatan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mewaspadai risiko tidak tercapainya target penerimaan tahun ini. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan, meski secara kumulatif penerimaan masih tumbuh positif, lajunya mulai melemah. Setelah sempat melesat sekitar 30% pada Januari–Februari 2026, pertumbuhan turun […]
-

Gelombang Mutasi Pegawai DJP Terus Berlanjut
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) melanjutkan mutasi besar-besaran terhadap pegawainya. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (9/4/2026). Gelombang mutasi pegawai di lingkungan DJP dimulai pada awal Maret 2026. Pada saat itu, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto melakukan mutasi terhadap 2.043 pegawai yang terdiri atas 1.828 sebagai account representative dan 215 sebagai […]
-

DJP Mutasi 1.807 Pegawai, dari Penyuluh hingga Pemeriksa Pajak
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) melakukan mutasi terhadap 1.807 pegawai untuk menempati sejumlah jabatan fungsional. Mutasi dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional di lingkungan DJP dilaksanakan berdasarkan KEP-60/PJ/2026 dan KEP-61/PJ/2026. Kedua keputusan dirjen pajak tersebut diteken pada 7 April 2026. “Dengan ini kami sampaikan … telah ditetapkan mutasi dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional di lingkungan […]
-

PTKP Terlalu Tinggi, Dirjen Pajak: Banyak Data Tak Terekam Sistem DJP
JAKARTA. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyoroti banyaknya penghasilan yang tidak tercatat dalam sistem administrasi pajak. Menurut Bimo, hal tersebut tidak terlepas dari tingginya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang berlaku dibandingkan dengan rata-rata penghasilan orang pribadi di Indonesia. “Kita lihat sekitar Rp60 juta nontaxable income kita, sementara income per capita kita di bawah itu. Sudah […]
WA only