Mindblown: a blog about philosophy.
-
WP Bisa Ajukan Pengurangan Sanksi, Diskonnya Bisa Sampai 100 Persen
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkulu Satu dan KPP Pratama Bengkulu Dua mengadakan sosialisasi daring terkait dengan fasilitas pengurangan sanksi administrasi perpajakan pada 6 September 2022. Penyuluh Pajak Ahli Pertama KPP Pratama Bengkulu Dua Rio Riski Pratama mengatakan materi yang disampaikan, mulai dari skema kebijakan, syarat dan ketentuan, hingga teknis pengisian formulir permohonan pengurangan sanksi. […]
-
Operasi Sisir, Bapenda Turunkan Petugas untuk Tagih Tunggakan PBB-P2
Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mulai melakukan operasi sisir untuk menagih tunggakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumedang Rohana mengatakan operasi tersebut menjadi upaya pemkab mengoptimalkan penerimaan. Menurutnya, tim saat ini mulai mendatangi wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB-P2. “Operasi sisir ini merupakan salah satu upaya […]
-
Baru Terbit, 2 Peraturan Soal Pemeriksa dan Asisten Pemeriksa Pajak
Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131/2022 dan PMK 132/2022 yang memuat petunjuk teknis jabatan fungsional pemeriksa pajak dan asisten pemeriksa pajak. Kedua PMK tersebut diterbitkan sebagai kelanjutan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 67 dan 68 Tahun 2021. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan profesionalisme pengujian kepatuhan pajak dan […]
-
UU HPP Dinilai Berpotensi Mendisrupsi Pertumbuhan Ekonomi Digital
JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesia Services Dialogue (ISD) Devi Ariyani mengatakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) berpotensi mendisrupsi potensi pertumbuhan ekonomi digital. Khususnya pada Pasal 32A UU HPP yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Setidaknya ada […]
-
Perubahan Regulasi PPN dan Faktur Pajak Permudah Aktivitas Bisnis Perusahaan
Jakarta – Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pemungutan pajak terhadap tiap transaksi penyerahan produk dan/atau jasa di dalam negeri maupun ke luar negeri ataupun sebaliknya ke dalam negeri (daerah pabean), baik kepada Wajib Pajak (WP), individu, badan usaha, maupun pemerintah, ataupun WP luar negeri. Regulasi terkini mengenai PPN tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun […]
Got any book recommendations?
WA only