Ditjen Pajak (DJP) dapat melakukan pengawasan terhadap wajib pajak (WP) yang belum terdaftar dan masuk dalam daftar sasaran ekstensifikasi. Ketentuan tersebut diatur dalam PMK 111/2025 serta petunjuk pelaksanaannya melalui SE-8/PJ/2026. Berdasarkan SE-8/PJ/2026, pengawasan terhadap WP belum terdaftar dilakukan melalui kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P2DK) dalam rangka ekstensifikasi. Adapun WP yang dapat menjadi sasaran pengawasan meliputi […]

Ditjen Pajak (DJP) hingga saat ini telah menerima 13,94 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2025. Mayoritas SPT tersebut disampaikan wajib pajak melalui coretax system. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan sebanyak 13,90 juta SPT disampaikan langsung melalui portal coretax. Adapun sisanya adalah SPT yang dilaporkan melalui kanal lain, seperti coretax form, aplikasi […]

Pemerintah Kota Batam menegaskan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi objek pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga Rp120 juta tidak akan mengganggu target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam Raja Azmansyah mengatakan pemerintah telah mengalokasikan insentif fiskal PBB-P2 sebesar Rp10,227 miliar bagi […]

Komisi III DPRD Badung, Bali, meminta pemerintah daerah melakukan pendataan ulang atas kepemilikan dan status objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Langkah tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan penerimaan daerah sekaligus menutup potensi kebocoran pajak. Anggota Komisi III DPRD Badung I Wayan Sandra mengatakan masih terdapat ketidaksesuaian antara data dan kondisi di lapangan, […]

Pemerintah memberi sejumlah fasilitas perpajakan untuk pelaku usaha di wilayah Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Berdasarkan dokumen draft Undang-undang (UU) PFII, fasilitas pajak bahkan berlaku hingga 50 tahun. Pada Pasal 48 Ayat (1) disebutkan fasilitas perpajakan itu mencakup pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN) dan/atau pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan kepabeanan. Kemudian pada […]