Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pajak Ojol Mulai Dibahas, DKI Gandeng Operator dan Kemenkeu
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng operator jasa dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam pembahasan regulasi pengenaan pajak dari layanan ojek online (ojol) dan toko daring (online shop). Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati saat dikonfirmasi di Jakarta, Ahad (22/10/2023), menyampaikan, pemerintah daerah yakin pendapatan dari aplikasi online tersebut dapat membawa dampak positif bagi […]
-
Ingat, Permohonan Aktivasi EFIN Secara Tertulis Tidak Bisa Dikuasakan
Wajib pajak yang ingin melakukan pendaftaran DJP Online atau sistem elektronik oleh penyedia layanan SPT elektronik perlu mengajukan permohonan aktivasi EFIN terlebih dulu. EFIN adalah singkatan dari electronic filing identification number. Permohonan aktivasi EFIN dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir EFIN yang sudah diisi dan ditandatangani. Formulir EFIN kemudian disampaikan secara langsung ke KPP atau […]
-
Sri Mulyani Sebut RI Mampu Lakukan Konsolidasi APBN Lebih Cepat
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang mampu melakukan konsolidasi fiskal secara lebih cepat pascapandemi Covid-19. Sri Mulyani mengatakan pandemi Covid-19 yang diikuti dengan krisis ekonomi dan sosial menjadi tantangan bagi semua negara di dunia. Meski demikian, upaya pemulihan ekonomi dan APBN di setiap negara memiliki progres berbeda-beda. […]
-
Apa Harus Punya NPWP untuk Dilakukan Pemeriksaan Bukper? Ini Kata DJP
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan pemeriksaan bukti permulaan (bukper) bisa dilakukan terhadap siapa saja. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (23/10/2023). Dalam sebuah unggahan pada media sosial, DJP menegaskan pemeriksaan bukper tidak tergantung pada sudah punya atau tidaknya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemeriksaan bukper dilakukan jika ada indikasi suatu […]
-
Pemblokiran Wajib Pajak di Wilayah Jawa Timur
Jakarta. Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II bersama Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I memblokir serentak atas 2.126 berkas piutang wajib pajak yang disampaikan kepada 15 bank besar di wilayah Jakarta dan Tangerang. Kegiatan pemblokiran serentak ini dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya pencapaian target penerimaan pajak serta mengoptimalisasikan tindakan penagihan tahun 2023. Pemblokiran serentak ini […]
Got any book recommendations?
WA only