NEWS
-
Segini Sengketa Pajak Administratif yang Diselesaikan DJP pada 2024
Ditjen Pajak (DJP) telah menyelesaikan puluhan ribu sengketa pajak secara administratif atas pengajuan keberatan dan permohonan nonkeberatan sepanjang 2024. Berdasarkan Laporan Tahunan DJP 2024, DJP menerima total 16.929 pengajuan keberatan dan 357.479 permohonan nonkeberatan. Dari jumlah itu, DJP melakukan penyelesaian sebanyak 14.661 surat keputusan keberatan dan 376.161 surat keputusan nonkeberatan. “Jumlah penyelesaian atas pengajuan keberatan […]
-
Pegawai Pajak Nggak Boleh Cuti Akhir Tahun!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melarang pengajuan cuti tahunan bagi pegawai di akhir tahun atau Desember 2025. Kecuali, permohonan cuti dimaksudkan untuk kepentingan hari besar keagamaan atau adanya kepentingan mendesak yang tidak dapat dihindari. Hal itu tertuang dalam Nota Dinas Nomor ND-338/PJ/PJ.01/2025 yang ditujukan kepada seluruh pimpinan unit mulai dari Sekretaris Ditjen Pajak, para […]
-
Empat Tahun Gunakan Faktur Pajak Fiktif, 2 Tersangka Masuk Bui
Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sumatera Utara I menyerahkan tersangka tindak pajak berinisial HS dan AZA ke kejaksaan negeri (kejari) setempat. Kedua tersangka ditengarai secara sengaja menggunakan faktur pajak fiktif untuk mengurangi setoran PPN CV MMS pada masa pajak Januari 2017 hingga Desember 2020. “Penyidik menetapkan perbuatan kedua pihak tersebut melanggar ketentuan perpajakan sebagaimana diatur dalam […]
-
Tindak Pidana Pajak 2024, Penyampaian SPT Tidak Benar Paling Banyak
Selama tahap penyidikan atas kasus tindak pidana di bidang perpajakan pada 2024, Ditjen Pajak (DJP) menemukan modus operandi paling banyak ialah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tidak benar. Berdasarkan Laporan Tahunan DJP 2024, terdapat 7 jenis modus operandi tindak pidana di bidang perpajakan dengan total 112 kasus. Dari jumlah tersebut, modus menyampaikan SPT tidak benar mendominasi, […]
-
Penerimaan Pajak Digital Capai Rp43,75 Triliun, Roblox Ditunjuk Pungut PPN PMSE
Hingga 31 Oktober 2025, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 43,75 triliun, yang berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Rp 33,88 triliun. Sementara untuk pajak atas aset kripto Rp 1,76 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp 4,19 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui […]
WA only