Mindblown: a blog about philosophy.
-
Masih Sepi Peminat, Pemerintah Evaluasi Wilayah Penerima Investment Allowance
Pemerintah mengkaji potensi perluasan wilayah yang berhak memperoleh investment allowance, seiring masih sedikitnya peminat insentif tersebut. Padahal, investment allowance dapat menjadi instrumen untuk menarik investasi demi pembangunan suatu wilayah. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perekonomian dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Iskandar Simorangkir, sebagai respons atas masih minimnya pemanfaatan investment allowance. Insentif itu […]
-
Pertama di Indonesia! KPP Sita Saham Milik WP Gara-Gara Tunggak Pajak
Balikpapan, KPP Pratama Balikpapan Timur, Kalimantan Timur menyita aset berupa kepemilikan saham atas nama penanggung pajak. Kegiatan penyitaan saham yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 23 Juni 2022 ini menjadi yang pertama kali terjadi di Indonesia. Dikutip dari siaran pers Ditjen Pajak (DJP), KPP Pratama Balikpapan Timur menggandeng KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru […]
-
Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Bekasi Capai Rp 842 Miliar
Realisasi capaian pajak daerah di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memaskui kuartal ketiga 2022 mencapai Rp 842,50 miliar. Capaian itu baru 40,79 persen dari total target tahun ini sebesar Rp 2,065 triliun. “Masih ada kekurangan Rp 1,22 triliun yang kita kejar melalui optimalisasi dan inovasi program agar target tersebut bisa direalisasikan di penghujung tahun ini,” […]
-
Insentif Investment Allowance Kurang Peminat, Kemenko Perekonomian: Kami Evaluasi
Pemerintah menyatakan akan mengevaluasi kebijakan investment allowance yang peminatnya masih minim. Penarikan investasi menjadi agenda penting dalam momentum pemulihan ekonomi, sehingga harus terealisasi dengan maksimal. Deputi Bidang Koordinasi Perekonomian dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Iskandar Simorangkir menyatakan bahwa investment allowance merupakan salah satu instrumen untuk menarik investasi masuk. Sayangnya, pemanfaatannya masih minim. Direktorat Jenderal […]
-
Pengamat Pajak: Penundaan MLC Pilar 1 Berarti Tertundanya Penerimaan Bagi Indonesia
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunda penandatanganan multilateral convention (MLC) Pilar 1: Unified Aprroach. Menurut OECD, penerapan MLC Pilar 1 akan ditargetkan selesai pada pertengahan 2023 dan mulai berlaku (entry into force) pada tahun 2024 mendatang. Pengamat Pajak DDTC Bawono Kristiaji mengatakan, mundurnya penandatangan MLC Pilar 1 lebih disebabkan oleh faktor belum sepakatnya […]
Got any book recommendations?
WA only