Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sri Mulyani Jelaskan Jadwal Berlakunya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Sidang paripurna DPR resmi mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Kamis, 7 Oktober 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan beleid ini mengubah beberapa ketentuan pajak di sejumlah UU lain, tapi waktu penerapannya tidak serentak. “Meski terdiri dari berbagai elemen, masa berlakunya berbeda-beda,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis. Sebelumnya, RUU ini telah disepakati di […]
-
Tarif PPh Badan Batal Turun Jadi 20 Persen, Pemerintah: Lebih Rendah Dibanding Negara Lain
Pemerintah batal menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan usaha menjadi 20 persen pada tahun 2022. Melalui pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif PPh Badan tahun depan tetap 22 persen. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengatakan, ketentuan tersebut sejalan dengan tren perpajakan global yang mulai menaikkan penerimaan PPh, namun tetap dapat menjaga iklim investasi. […]
-
Orang Kaya Bayar Pajak Lebih Mahal, Berikut Rincian Aturan Beserta Ilustrasinya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menciptakan keadilan pembayaran pajak penghasilan (PPh) bagi masyarakat. Masyarakat dengan pendapatan lebih besar akan membayar PPh dengan tarif lebih tinggi. “UU HPP menciptakan bracket baru. Masyarakat yang makin memiliki sumber pendapatan lebih besar, mereka juga bayar (pajak) lebih tinggi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers seperti ditayangkan melalui YouTube Kementerian […]
-
Menkeu Sri Mulyani Hanya Beri Waktu Enam Bulan Bagi Program Tax Amnesty Jilid II
Pemerintah akan memberikan program pengampunan pajak (tax amnesty) mulai 1 Januari 2022 menyusul disahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dalam Sidang Paripurna di DPR hari ini, Kamis (7/10/2021). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam UU HPP ini program tax amnesty yang diberi nama Program Pengungkapan Sukarela hanya diberi tenggat waktu enam bulan saja, terhitung mulai 1 Januari […]
-
DJP Ada Data Pengemplang Pajak, Kok Malah Ngasih Tax Amnesty?
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengungkapkan pasca pelaksanaan Tax Amnesty Jilid I berlangsung, pihaknya telah mengantongi nama-nama data pengemplang pajak. Namun, bukan dikenai sanksi administrasi pemerintah malah memberikan pengampunan melalui Tax Amnesty Jilid II. Seperti diketahui, pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah melaksanakan program pengampunan pajak pada 2016-2017 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang […]
Got any book recommendations?
WA only