NEWS
-
Menperin Sampaikan Soal Restitusi Pajak Ke Purbaya
RESTITUSI pajak yang melambat bikin pusing pelaku usaha. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sampai ikut angkat bicara. Menurut Agus, restitusi menjadi persoalan penting bagi dunia usaha karena berkaitan langsung dengan kondisi arus kas perusahaan. Agus mengatakan, keluhan pengusaha mengenai restitusi tersebut juga disampaikan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Pengusaha membutuhkan pencairan restitusi untuk […]
-
DJP Kantongi Rp 825,28 Miliar dari Penanganan Pajak Sektor Besi dan Baja
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak sebesar Rp 825,28 miliar dari rangkaian penanganan kepatuhan perpajakan di sektor besi dan baja hingga 26 Agustus 2026. Penerimaan tersebut berasal dari penanganan terhadap 38 wajib pajak (WP) sektor besi dan baja serta pengembangan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dalam rantai transaksi. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto […]
-
DJP Kejar Pajak Rp806 T dari Orang Kaya hingga Perusahaan Raksasa RI
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan Rp806 triliun dari orang kaya yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Wajib Pajak Besar. Besaran ini sekitar 34,4 persen dari keseluruhan target pemasukan pajak tahun ini. Kakanwil DJP Wajib Pajak Besar Dasto Ledianto menegaskan meski target cukup besar, ia meminta kepada jajarannya untuk tidak mengejar […]
-
Restitusi Pajak Lama Cair, Menperin Temui Purbaya untuk Minta Solusi
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan telah menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas persoalan restitusi pajak yang dikeluhkan pelaku usaha. Agus mengatakan persoalan restitusi pajak menjadi salah satu keluhan yang banyak disampaikan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kepada Kemenperin. Menurutnya, restitusi pajak penting bagi pelaku usaha karena berkaitan dengan kondisi arus kas […]
-
Pemerintah Satukan Data Tanah dan Pajak, NIB-NOP Wajib Dipadankan
Pemerintah memperkuat integrasi data pertanahan dengan data perpajakan daerah, khususnya dalam proses penerimaan setoran dan penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB). Penguatan integrasi tersebut diatur melalui Surat Edaran Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Menteri Dalam Negeri Nomor 16/SE-HR.01/VIII/2026 serta Nomor 900.1.13.1/5782/SJ […]
WA only