NEWS
-
Ditjen Pajak Siap Buka Data Tax Ratio di Hadapan DPR
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan bakal meningkatkan transparansi data perpajakan dengan membuka data agregat yang dapat dimanfaatkan untuk analisis tanpa mengungkap identitas wajib pajak. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, data yang akan dipublikasikan nantinya mencakup berbagai variabel yang memungkinkan penyusunan dynamic modelling berbasis data mikro dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas wajib […]
-
Purbaya: Wajib Pajak Patuh Tak Perlu Resah
JAKARTA. Pemerintah meminta masyarakat tidak khawatir dengan penerapan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Pemerintah meminta wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya tidak khawatir lantaran otoritas hanya berupaya meningkatkan kepatuhan perpajakan. Upaya tersebut dilakukan pemerintah di bawah petunjuk pelaksanaan berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-9/PJ/2026 yang diterbitkan pada 16 Juli 2026. Melalui surat […]
-
Kaum Tajir Kian Susah Pendam Duit dari Pajak
Ditjen Pajak rilis aturan yang memungkinkan pemerintah dapat informasi kekayaan wajib pajak Ruang gerak wajib pajak super kaya akan semakin sempit. Pasalnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan kini memperluas cakupan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Jika sebelumnya permintaan data lebih identik dengan lembaga keuangan seperti perbankan, kini kewenangan tersebut juga mencakup penyedia jasa […]
-
Coretax Bukan Penentu SP2DK, Data Tetap Dianalisis Petugas Pajak
Seiring dengan coretax system yang makin canggih, Ditjen Pajak (DJP) kini lebih mudah untuk mencocokkan ataupun membandingkan data perpajakan dari berbagai sumber, serta menemukan ketidaksesuaian secara otomatis. Meski demikian, hal tersebut tidak serta merta membuat pengiriman Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) bakal meningkat. Sebab, setiap data tetap perlu dianalisis terlebih dahulu oleh petugas pajak. […]
-
Sederet Jurus Kejar Pajak: Ada Web Scraping hingga Gandeng Aparat
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Melalui aturan tersebut, DJP menerapkan dua pendekatan dalam pengumpulan data ekonomi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yakni melalui metode lapangan dan non-lapangan. Pengumpulan data lapangan dengan mendatangi tempat tinggal, […]
WA only