NEWS
-
World Bank Soroti Threshold PPh Final UMKM dan Wajib PKP
World Bank menilai ambang batas (threshold) peredaran bruto atau omzet atas PPh final UMKM senilai Rp4,8 miliar masih terlalu tinggi. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Kamis (30/7/2026). Dalam laporan bertajuk Indonesia: Unlocking Businesses’ Tax Potential for Growth, World Bank menyatakan threshold omzet PPh final yang terlalu tinggi memungkinkan pelaku […]
-
Mau Cek Progres Pengajuan Keberatan di Coretax DJP? Begini Caranya
Wajib pajak yang telah mengajukan permohonan keberatan melalui Coretax DJP dapat memantau status atau perkembangan prosesnya secara mandiri melalui akun masing-masing. Permohonan keberatan diajukan melalui menu Layanan Wajib Pajak > Layanan Administrasi > AS.26 Keberatan dan Non Keberatan > AS.26-01 Pengajuan Keberatan (Pasal 25 UU KUP). Setelah seluruh data pada alur kasus dilengkapi dan permohonan […]
-
Ditjen Pajak Hadapi Sengketa Rp 176 Triliun
Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak Kementerian masih menagani puluhan ribu perkara sengekta pajak hingga akhir tahun 2025.Berdasarkan Laporkan Keuangan DJP Tahun Anggaran 2025 yang telah diaudit, terdapat 64.625 sengketa pajak yang masih dalam proses dengan total nilai mencapai Rp 176,15 triliun. Dalam laporan tersebut dijelaskan, sengketa pajak meupakan seluruh upaya hukum yang diajukan baik oleh wajib […]
-
Bank Bisa Ditunjuk sebagai Pemungut PPN atas Transaksi Digital LN
Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 49/2026, Kementerian Keuangan memerinci mekanisme pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri (TDLN) melalui sistem pemungutan pajak (SSP) TDLN. Sistem ini mengakomodasi pemungutan PPN selain yang sudah dipungut oleh pelaku usaha perdagangan melalui elektronik (PMSE) yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN, seperti Netflix dan Strava. Dalam praktiknya, pemungutan PPN […]
-
Sepi Peminat, Tak Ada Investor yang Mengajukan Insentif Pajak di IKN pada 2025
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat tidak ada satu pun investor yang mengajukan fasilitas tax holiday untuk penanaman modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) sepanjang 2025. Padahal, pemerintah telah menawarkan insentif pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 100% guna menarik investasi ke kawasan tersebut. Data tersebut tercantum dalam Laporan Keuangan DJP Tahun Anggaran […]
WA only