NEWS
-
Pemerintah Perluas Jaring Pajak Digital
Pemerintah mulai menerapkan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) pada Kamis (10/9). Kebijakan ini ditujukan untuk memperluas basis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari transaksi digital lintas negara yang belum seluruhnya terjangkau melalui mekanisme PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, empat bank BUMN atau Himbara telah siap […]
-
Lunasi Tunggakan Pajak,WP Akhirnya Dapat Kembali Aset Sitaan
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Selatan melakukan pencabutan sita, sekaligus mengembalikan barang sitaan kepada salah satu wajib pajak di Gedung KPP Pratama Semarang Selatan pada 26 Agustus 2026. Pengembalian aset ini dilakukan setelah wajib pajak menunjukkan iktikad baik dengan melunasi seluruh tunggakan pajaknya. Adapun serah terima barang sitaan dilakukan Juru Sita Pajak Negara (JSPN) […]
-
Kompetensi Kuasa Wajib Pajak Digugat ke MK, Ini Kata Kuasa Hukum
Kehadiran Pasal 44E ayat (2) huruf e UU KUP s.t.d.t.d. UU HPP dipandang telah mencederai hak konstitusional wajib pajak dalam memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil. Sangap Tua Ritonga selaku kuasa hukum dalam permohonan pengujian materiil atas Pasal 44E ayat (2) huruf e UU KUP s.t.d.t.d. UU HPP berpandangan bahwa pendelegasian kewenangan kepada menteri keuangan […]
-
Setahun Purbaya Menjabat Menkeu, CORE: Penerimaan Naik, Namun Beban Fiskal Mengintai
Genap satu tahun menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dinilai telah mencatat sejumlah capaian positif dalam pengelolaan fiskal. Namun, di sisi lain, masih terdapat pekerjaan rumah besar yang perlu diselesaikan, mulai dari tingginya rasio utang, biaya bunga, kualitas belanja, hingga menjaga kepercayaan pasar. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan […]
-
Tax Holiday Terganjal Global Minimum Tax, Purbaya & Rosan Racik Insentif Pengganti
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengakui pemberian insentif tax holiday alias fasilitas pembebasan pajak untuk investor umum saat ini sedang tertunda, imbas dinamika penerapan Global Minimum Tax (GMT) di Indonesia. Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Dendy Apriandi menjelaskan bahwa masa berlaku fasilitas pembebasan pajak itu memang yang telah usai. […]
WA only