NEWS
-
Tax Ratio 2027 Dipatok 10,5%, Pemerintah Andalkan Windfall Tax dan Pajak Digital
JAKARTA. Pemerintah menargetkan rasio penerimaan perpajakan pada 2027 berada di kisaran 10,02% hingga 10,50% terhadap produk domestik bruto (PDB). Target tersebut tercantum dalam Buku II Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 dan menjadi bagian dari sasaran makro pembangunan tahun depan. Target itu menunjukkan pemerintah tetap menjaga ambisi penerimaan negara di tengah tekanan ekonomi global […]
-
Pemerintah Diminta Jaga Kepercayaan WP
Meski Program Pengungkapan Sukarela (PPS) telah berakhir pada beberapa tahun silam, pengawasan terhadap kepatuhan pesertanya belum usai. Otoritas pajak tengah menelusuri dugaan aset yang belum diungkap sejumlah wajib pajak. Selain itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak juga mengecek realisasi komitmen repatriasi dana investasi yang sebelumnya dijanjikan peserta PPS. Otoritas ingin memastikan dana yang seharusnya dibawa masuk […]
-
Purbaya Bebaskan Pajak Meger BUMN Hingga 2029
Pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan pajak atas transaksi merger dan akuisisi badan usaha milik negara (BUMN) untuk mempercepat agenda efisiensi perusahaan pelat merah. Kebijakan itu disebut sudah mulai berlaku dan akan diberikan hingga 2029. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, insentif tersebut berkaitan dengan proses restrukturisasi besar-besaran BUMN yang tengah dijalankan pemerintah. Menurut dia, proses […]
-
Sudah Berlaku 1 Dekade, DJP Belum Berencana Revisi Batas PTKP
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) belum berencana merevisi batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang sudah berlaku selama 10 tahun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan batasan PTKP masih mengacu pada PMK 101/2016. Menurutnya, DJP tidak akan berburu-buru merevisi PTKP karena dapat memengaruhi basis pajak. “Jadi kami harus hati-hati sekali,” katanya, dikutip pada Rabu (6/5/2026). Bimo menuturkan […]
-
DJP Bangun Sistem Pelacakan Aset Wajib Pajak, Percepat Pelunasan Tunggakan
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menerangkan saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah mengembangkan sistem bernama Asset Recovery Management System (ARMS) untuk melacak aset wajib pajak. Rencananya, tahun 2026 sistem ini rampung dan siap operasional. “Jadi modul ini akan tuntas di tahun 2026. Secara internal Surat Edaran Dirjen sudah kami luncurkan untuk mengelola aset wajib […]
WA only