NEWS
-
Tindak Lanjuti Penyidikan, Kantor Pajak Sita Uang Tunai Rp2 Miliar
Penyidik Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jakarta Pusat menyita aset berupa uang tunai senilai Rp2 miliar milik PT GR. Kanwil DJP Jakarta Pusat menjelaskan penyitaan uang tunai tersebut merupakan tindak lanjut proses penyidikan atas dugaan tindak pidana pajak yang dilakukan oleh PT GR. “Tindakan penyitaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari upaya […]
-
Bingung Tentukan Omzet yang Boleh Pakai PPh Final? Ini Penjelasan DJP
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan skema PPh final UMKM dengan tarif sebesar 0,5% dikenakan atas omzet atau peredaran bruto (kotor) wajib pajak. Skema PPh final 0,5% ini berlaku untuk omzet usaha tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun, sebagaimana diatur dalam PP 20/2026. Penyuluh Pajak Ahli Pertama Direktorat P2Humas DJP Reza Irfandhani pun menjelaskan yang dimaksud dengan […]
-
Awas! Coretax Bisa Cek Kewajaran Pajak dari Tagihan Listrik Wajib Pajak
JAKARTA. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan sistem Coretax kini mampu membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menguji kewajaran pelaporan pajak wajib pajak melalui pemanfaatan berbagai sumber data, termasuk data konsumsi listrik. Menurut Bimo, Coretax dibangun sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang telah berjalan sejak 2018 dan mulai beroperasi penuh pada 2025. Sistem ini dirancang […]
-
Tetap Bidik Petumbuhan Penerimaan Pajak 23%
Ditjen Pajak tetap mengejar target penerimaan pajak sebesar Rp 2.357,7 triliun, yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal setoran tahun ini bakal mencetak selisih alias shirtfall. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, proyeksi pertumbuhan setoran pajak sekitar 20,6% yang sebelumnya disampaikan Menkeu, merupakan estimasi […]
-
DPR Pertanyakan Anggaran Pengawasan–Gakum DJP yang Diusulkan Rp1,97 T
JAKARTA. Anggota Komisi XI DPR Melchias Mekeng menyoroti tingginya anggaran untuk kegiatan pengawasan dan penegakan hukum yang diusulkan oleh Ditjen Pajak (DJP). Dari total pagu indikatif DJP tahun anggaran 2027 yang senilai Rp5,4 triliun, senilai Rp1,97 triliun atau kurang lebih 36,5% di antaranya akan digunakan untuk kegiatan pengawasan dan penegakan hukum. “Saya lihat anggarannya Rp5 […]
WA only