NEWS
-
Ditjen Pajak Jawab Kritik Mari Elka soal ‘Berburu di Kebun Binatang’
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjawab kritik dari sejumlah pihak terkait ‘berburu di kebun binatang’. Terbaru, kritik terhadap ekosistem perpajakan di Indoneesia datang dari Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu. Kritikan serupa juga disuarakan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) dalam laporan berjudul “Dengan Hormat, Pejabat Negara: Jangan Menarik Pajak Seperti […]
-
Dirjen Baru Buka-bukaan Cara Tingkatkan Rasio Pajak RI
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto bicara upaya meningkatkan rasio pajak (tax ratio) setelah dilantik pada 23 Mei 2025. Komitmen itu sejalan dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bimo mengatakan, selain mengandalkan reformasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax, pihaknya juga akan meningkatkan intensifikasi, ekstensifikasi, serta optimalisasi sektor-sektor […]
-
Purbaya Yakin Program Pemerintah Jalan Meski Penerimaan Pajak Meleset
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini program pembangunan di Indonesia tetap dapat berjalan lancar meski penerimaan pajak, khususnya PPN dan PPnBM, tidak menembus target. Purbaya mengeklaim pelaksanaan program pemerintahan bisa ditambal dengan menggunakan pos APBN berupa saldo anggaran lebih (SAL). Pada akhir 2024, SAL yang berada di kas negara mencapai senilai Rp457 triliun. “Let’s say […]
-
Pegawai yang Punya Role Khusus di Coretax Cuti Panjang, Apa Solusinya?
Wajib pajak badan dapat menunjuk pengganti sementara apabila pegawai yang diberikan hak akses tertentu pada coretax tengah mengambil cuti panjang. Ditjen Pajak (DJP) memberikan solusi tersebut untuk menjawab kendala wajib pajak. DJP menekankan wajib pajak tetap perlu memastikan semua kewajiban perpajakan bisa berjalan baik meski pegawainya yang diberikan role tertentu di coretax sedang cuti panjang, […]
-
BPN Tidak Menjamin Rasio Pajak Bisa Naik
Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) di era Presiden Prabowo Subianto semakin menguat. Pembentukan BPN masuk ke dalam RKP 2025, yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Saat dikonfirmasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui rencana pembentukan BPN. “Itu (BPN) belum, itu belum saya sentuh,” ujar Purbaya, Selasa (16/9). Untuk […]
WA only