Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengakui pemberian insentif tax holiday alias fasilitas pembebasan pajak untuk investor umum saat ini sedang tertunda, imbas dinamika penerapan Global Minimum Tax (GMT) di Indonesia. Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Dendy Apriandi menjelaskan bahwa masa berlaku fasilitas pembebasan pajak itu memang yang telah usai. […]

Bersih-bersih di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dinilai tak akan cukup untuk memutus praktik korupsi jika pemerintah tidak membenahi akar persoalannya: regulasi perpajakan yang dinilai belum sepenuhnya selaras dengan realitas dunia usaha. Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, aturan yang sulit diterapkan dalam praktik bisnis justru dapat menciptakan ruang […]

Ditjen Pajak (DJP) akan mengimplementasikan sistem pemungutan pajak transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) pada 10 September 2026. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (9/9/2026). Dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa SPP-TDLN sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) 68/2025 akan diimplementasikan pada 10 September. […]

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan mendalami hambatan restitusi pajak yang dialami oleh pelaku usaha. Sebelumnya, sejumlah pelaku usaha mengeluhkan proses restitusi pajak. Purbaya mengungkapkan, kendala yang dihadapi pengusaha besar kemungkinan terjadi karena ada kesalahpahaman dari petugas pajak dari perintah dirinya soal pengaturan restitusi. Menurut Purbaya, dirinya hanya memerintahkan pegawai Ditjen Perpajakan untuk meningkatkan […]

Pemohon bernama Mahamuddin mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 44E ayat (2) huruf e Undang-Undang (UU) KUP s.t.d.t.d. UU HPP. Ayat dimaksud memberikan kewenangan kepada menteri keuangan untuk mengatur kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP. Menurut pemohon, Pasal 44E ayat (2) huruf e bertentangan dengan Pasal […]