NEWS
-
Coretax DJP Tak Dapat Diakses Sementara
Direktorat Jendral Pajak (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengumumkan akan melakukan pemeliharaan sistem Coretax DJP. Seluruh layanan perpajakan berbasis sistem tersebut tidak akan dapat diakses selama beberapa hari, mulai awal Juni 2026. Dalam pengumuman resmi Nomor PENG-35/PJ.09/2026, Ditjen Pajak menyatakan bahwa penghentian sementara layanan (downtime) dilakukan untuk meningkatkan kapasistas sistem guna memberikan layanan yang lebih […]
-
Suap dan Gratifikasi Tak Lagi jadi Pengurang Pajak
Pemerintah untuk pertama kalinya secara eksplisit mentutup celah yang selama ini diduga dimanfaatkan sebagian pelaku usaha, yakni menjadikan biaya suap dan gratifikasi sebagai pengurang penghasilan dalam perhitungan pajak. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 20A Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 22 April 2026. Selama ini, ketentuan perpajakan Indonesia tidak […]
-
Syarat Warga Jakarta Dapat Pembebasan PBB-P2 2026 hingga 100 Persen
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memberikan kemudahan berupa pembebasan atas pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 100 persen untuk Tahun Pajak 2026 kepada warga Jakarta yang memenuhi kriteria. Kebijakan ini sejalan dengan Keputusan Gubernur Nomor 339 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026. Pembebasan […]
-
Kabar Baik! Pemerintah Beri Stimulus untuk Penulis, Tarif PPh Final Hanya 1,5%
Pemerintah resmi menyiapkan insentif perpajakan bagi penulis dengan menetapkan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 1,5%. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari paket fasilitas ekonomi yang akan diluncurkan pada semester II tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif tersebut merupakan tindak lanjut dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan dukungan kepada para penulis […]
-
Nasib Revisi PPh Final UMKM 0,5% Masih Mengambang
Ketidakpastian masih menyelimuti revisi aturan pajak penghasilan (PPh) final 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hingga kini, beleid yang telah lama dinantikan tersebut belum memiliki jadwal pasti untuk diterbitkan. Saat dimintai keterangan mengenai perkembangan aturan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, hanya memberikan jawaban singkat. “Nanti dicek dulu,” ujar Airlangga di […]
WA only