Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemerintah Siapkan Insentif Pajak untuk Relokasi Kantor ke IKN
Pemerintah menyiapkan insentif tax holiday relokasi kantor bagi pelaku usaha yang bersedia memindahkan kantornya ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot mengatakan fasilitas ini diberikan agar ada relokasi kantor pusat dari pelaku usaha. “Kita mendorong kantor pusat atau kantor hub regional dapat berlokasi di IKN sebagai […]
-
Wah, Pemerintah Siapkan 3 Insentif Supertax Deduction di IKN
Peserta mengikuti pelatihan pekerja konstruksi Ibu Kota Nusantara (IKN) di SMKN 1 Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (6/10/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc. JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menjabarkan setidaknya akan ada 3 jenis insentif supertax deduction yang ditawarkan kepada para investor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pertama, insentif supertax deduction atas kegiatan penelitian dan pengembangan […]
-
Bappenas sebut model ekonomi perlu memasukkan variabel berkelanjutan
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti menyebut model ekonomi yang diterapkan Indonesia perlu memasukkan variabel berkelanjutan agar tetap relevan. “Kalau kita ingin menjaga model ekonomi yang relevan untuk saat ini dan ke depan, variabel keberlanjutan perlu dimasukkan ke dalam model,” katanya dalam International Economic Modelling Forum di Jakarta, Kamis. Model […]
-
Mencermati Seluk-beluk Tindak Pidana Perpajakan karena Kealpaan
Dalam sistem perpajakan Indonesia, terdapat beberapa pelanggaran yang membuat pelakunya dijatuhkan sanksi pidana. Tindak pidana perpajakan ini, telah diatur dalam Undang-undang (UU) di bidang perpajakan. Secara umum, aturan hukum pidana diatur dalam KUHP. Namun, khusus untuk tindak pidana di bidang perpajakan, berlaku ketentuan lex specialis derogat legi generalis, di mana ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan […]
-
Ada UU HKPD, Pemda Perlu Tetapkan Target Pajak Secara Lebih Presisi
Pemda dipandang perlu menetapkan target penerimaan pajak dan retribusi daerah secara lebih presisi seiring dengan ditetapkannya UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Researcher DDTC Fiscal Research & Advisory Lenida Ayumi mengatakan Pasal 102 UU HKPD mengamanatkan kepada pemda untuk menyusun target pajak daerah dengan mempertimbangkan kebijakan ekonomi daerah dan […]
Got any book recommendations?
WA only