Mindblown: a blog about philosophy.
-
Dokumen Ini Perlu Dilampirkan saat Ungkap Ketidakbenaran Pengisian SPT
Wajib pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UU KUP harus mengungkapkan ketidakbenaran tersebut dalam laporan tersendiri. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 17/2013 s.t.d.t.d PMK 18/2021, laporan tersendiri tersebut disampaikan ke kantor pelayanan pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. “Laporan tersendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat […]
-
Ajukan Restitusi, WP yang Penuhi Syarat Ini Diperiksa di Kantor Pajak
Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dapat dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan kewajiban perpajakan tersebut dapatdilakukan melalui pemeriksaan kantor sepanjang pemohon yang memenuhipersyaratan tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) PMK 17/2013s.t.d.t.d PMK 18/2021. “Pemeriksaan kantor […]
-
Petugas Pajak Kunjungi Restoran Jepang, Pelajari Soal Jaringan Usaha
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Denpasar menugaskan sejumlah pegawainya untuk melakukan kunjungan dan menggali informasi wajib pajak yang memiliki usaha kuliner dengan sajian khas Jepang pada 26 Maret 2024. Account Representative Seksi Pengawasan I KPP Madya Denpasar I Nyoman Sumarjaya mengatakan kunjungan ke lokasi usaha wajib pajak di Jalan Sunset Road, Badung ini dilakukan untuk […]
-
Perpres Direvisi, Pemerintah Bisa Kejar Pengemplang Pajak di Luar Negeri
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2024 untuk bisa memberikan dan meminta bantuan penagihan pajak dengan negara atau yurisdiksi mitra. Perpres tersebut merevisi Perpres Nomor 159/2014 tentang pengesahan convention on mutual administrative assistance in tax matters (konvensi tentang bantuan administratif bersama di bidang perpajakan). Adapun revisi tersebut bertujuan agar pemerintah Indonesia dapat melakukan perjanjian […]
-
Lebih dari Satu Juta Wajib Pajak Badan Sudah Lapor SPT
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, Wajib Pajak Badan yang telah menunaikan kewajiban lapor Surat Pemberitahuan (SPT) sebanyak 1.044.911. Angka itu terhitung sampai batas akhir pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan atau empat bulan setelah akhir tahun pajak. DJP menyampaikan, jumlah Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT Tahunan PPh tersebut tumbuh 10,66 persen jika dibandingkan […]
Got any book recommendations?
WA only