Author: Admin 07
-
Sri Mulyani: Tidak Benar Ada Pungutan Pajak Baru Pulsa dan Token
Jakarta, – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa, voucer, kartu perdana, dan token listrik menyusul penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 06/PMK.03/2021. “Selama ini PPN (pajak pertambahan nilai) dan PPh (pajak penghasilan) atas pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucer sudah berjalan. Jadi tidak ada pungutan pajak baru,” kata […]
-
Ini Penjelasan Lengkap Sri Mulyani Terkait Pajak Pulsa, Katanya…
Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher. Regulasi tersebut ditandatangani oleh bendahara negara sejak 22 Januari 2021 dan akan mulai berlaku pada 1 Februari 2021. Sri Mulyani menjelaskan, […]
-
Kemenkeu Upayakan Rasio Utang Maksimal 41 Persen dari PDB
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan besaran utang negara saat ini berada di sekitar 38,5 persen dari PDB. Komposisi utang ini akan tetap terjaga di kisaran 39 persen sampai 41 persen terhadap PDB di 2021. “Sekarang utang kita sekitar 38,5 persen PDB dan tahun ini akan ada di sekitar 39 persen sampai 41 persen,” kata […]
-
Negara Bisa Kuasai Industri Strategis dan Batasi Modal Asing
Jakarta, Pemerintah kembali mengatur terkait penguasaan atas seluruh industri strategis di dalam negeri. Penguasaan bisa dilakukan melalui pelaksanaan penyertaan modal dan pembentukan usaha patungan antara pemerintah pusat dan swasta. Hal ini tertuang dalam draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sektor Perindustrian. Mengutip draf tersebut, Rabu […]
-
Pemerintah Diminta Sosialisasi Dulu soal Pulsa Kena Pajak
Jakarta – Penerbitan aturan pulsa kena pajak dinilai kurang tepat mengingat kondisi ekonomi nasional masih terdampak pandemi COVID-19. Implementasi aturan ini juga terbilang cepat yaitu pada 1 Februari 2021 setelah diundangkan pada 22 Januari 2021. Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad menilai seharusnya pemerintah melaksanakan sosialisasi terlebih dahulu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan […]
WA only