Author: Admin 18
-
Sri Mulyani Dapat Setoran Pajak Digital Rp10,7 Triliun
Pungutan pajak dari perusahaan digital terus dilakukan. Di mana pemerintah telah menunjuk 143 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sampai 31 Januari 2023. Jumlah tersebut bertambah 9 pelaku usaha jika dibandingkan dengan yang diberitakan sebelumnya pada dua bulan lalu. Sembilan pelaku usaha terdiri dari 4 penunjukan di Desember […]
-
Sri Mulyani Kantongi Pajak Digital Rp10,7 Triliun hingga Januari 2023
Pajak digital menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Hingga 31 Januari 2023, pemerintah pun secara resmi telah menunjuk 143 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) . Jumlah tersebut bertambah 9 pelaku usaha jika dibandingkan dengan yang diberitakan pada dua bulan lalu. Adapun 9 pelaku usaha tersebut berasal dari […]
-
Bagaimana Kesiapan Penerapan Pajak Karbon? Ini Penjelasan Sri Mulyani
Indonesia masih gamang dalam menerapkan pajak karbon. Pemerintah berdalih masih menunggu waktu yang tepat untuk menerapkan pajak karbon. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, isu perubahan iklim terus diarusutamakan dalam rumusan kebijakan di seluruh kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan terus menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen fiskal […]
-
Soal Transisi Menuju Energi Terbarukan, Wamenkeu Minta PLN Bersiap
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengingatkan PT PLN (Persero) untuk bersiap dalam melakukan transisi menuju energi terbarukan. Suahasil memandang transisi menuju energi terbarukan menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Untuk itu, PLN sebagai satu-satunya perusahaan listrik di Indonesia harus siap untuk melaksanakan transisi energi. “Transisi menuju energi hijau mesti ditata dan saya pastikan teman-teman PLN akan […]
-
Sempat Ditunda, Sri Mulyani Tegaskan Pajak Karbon Sedang Disiapkan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan saat ini pihaknya masih menyiapkan sistem pajak karbon yang sebelumnya sempat ditunda dua kali pada 2022. Sri Mulyani menyampaikan Kementerian Keuangan akan mengawal isu perubahan iklim melalui APBN, salah satunya dengan pajak karbon serta mekanisme transisi energi. “Kementerian keuangan berkomitmen terus menggunakan APBN sebagai instrumen fiskal dalam pengarusutamaan isu […]
WA only