Author: Admin 19
-
Kemenkeu: Implementasi Pajak Karbon Dorong Perubahan Perilaku Masyarakat
Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Adi Budiarso menyatakan, implementasi pajak karbon bukan hanya untuk menggalang penerimaan negara. Menurutnya, pajak karbon adalah upaya mendorong perubahan perilaku masyarakat terhadap pengurangan emisi karbon. “Juga dari bagaimana kita mendorong mekanisme perdagangan karbon,” ujarnya di sela Indonesia Knowledge Forum 2023 di Jakarta, Selasa (10/10/2023). Ia menuturkan, saat ini […]
-
Pemprov Jakarta Gratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Kedua
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk penyerahan kedua dan seterusnya. Kebijakan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Insentif Pajak Daerah Berupa Pengenaan Sebesar Nol Persen untuk BBNKB Penyerahan kedua dan seterusnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati, peraturan tersebut diterbitkan sebagai upaya […]
-
Ketentuan Ekspor-Impor Barang Kiriman Direvisi, Begini Penjelasan DJBC
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 96/2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman yang mencabut PMK 199/2019. Direktur Teknis Kepabeanan DJBC Fadjar Donny Tjahjadi mengatakan terdapat beberapa alasan regulasi tersebut direvisi. Salah satunya, sebagai tidak lanjut perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengendalikan lonjakan impor barang konsumsi. […]
-
Perda Pajak dan Retribusi Disahkan, Nilai NJOP Akan Berubah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buleleng mengesahkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Tahun 2023-2053 serta Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengesahan ranperda menjadi peraturan daerah (perda) itu dilakukan melalui rapat paripurna, Selasa (10/10/2023). Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengatakan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur […]
-
Perhatikan Pengecualian dan Penghitungan PPh Atas Natura!
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan baru tentang pengenaan pajak penghasilan atas natura dan/atau kenikmatan, yaitu PMK 66/2023. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Juli 2023. Pada dasarnya, natura dan/atau kenikmatan merupakan objek pajak bagi penerimanya. Namun, pemerintah telah menetapkan beberapa jenis dan batasan nilai tertentu yang dikecualikan dari objek pajak. Jenis dan batasan nilai natura […]
WA only