Author: Admin 19
-

Sri Mulyani Ungkap Alasan Laju Setoran Pajak Melambat Semester I 2023
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan sederet alasan pertumbuhan penerimaan pajak serta bea cukai melambat pada semester I 2023. Ani, sapaan akrabnya, merinci penerimaan pajak per Juni 2023 menyentuh Rp970,2 triliun atau 56,47 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini. Meski tumbuh positif, capaian kali ini hanya naik 9,9 persen alias melambat […]
-

Penerapan Pajak Global Bergulir di 2025
Di tengah ketidakpastian penerapan dua pilar perpajakan, penerapan pajak global yang menjadi bagian pilar satu perpajakan mendapat lampu hijau. Jika tidak ada halangan, pajak global bisa diterapkan pada 2025. Hal ini dipastikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu. Menurut dia, sebanyak 138 negara dan yurisdiksi anggota Inclusive Framework dalam Base […]
-

Hampir 2.000 Wajib Pajak Manfaatkan Restitusi Cepat
Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, sebanyak 1.895 wajib pajak orang pribadi telah memanfaatkan fasilitas percepatan pengembalian restitusi atau kelebihan pembayaran pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan restitusi dipercepat tersebut dibayarkan kepada wajib pajak orang pribadi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100 juta. Hal ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2023. “Sampai […]
-

DJP Susun Aturan Teknis PKKU, Ketentuan Soal DER Juga Dievaluasi
Ditjen Pajak (DJP) mengaku sedang menyusun rancangan peraturan menteri keuangan (RPMK) tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) sekaligus mengevaluasi PMK 169/2015 mengenai penerapan debt to equity ratio (DER) untuk keperluan penghitungan PPh. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan RPMK PKKU disusun dalam rangka memperbaiki ketentuan penerapan PKKU yang berlaku saat ini. “Untuk prinsip PKKU […]
-

Implementasi Bantuan Penagihan Internasional, DJP Lakukan Verifikasi
Ditjen Pajak (DJP) mengaku sedang melakukan verifikasi atas permintaan serta pemberian bantuan penagihan kepada yurisdiksi mitra. Hal ini dilakukan untuk mendukung implementasi dari PMK 61/2023 yang di dalamnya turut mengatur tentang kerja sama untuk pelaksanaan bantuan penagihan dengan yurisdiksi mitra. “Kita masih terus memverifikasi kira-kira bantuan penagihan apa yang dapat kita berikan ke mereka dan […]
WA only