Author: Admin 19
-

Pesan Penting buat Pemerintah & DPR yang Godok RUU Migas
Pengusaha minyak dan gas yang tergabung dalam Indonesian Petroleum Association (IPA) meminta revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) perlu segera diselesaikan. Apalagi, pemerintah telah menargetkan produksi migas pada 2030 sebesar 1 juta barel minyak bumi dan 12 miliar kaki kubik gas bumi per hari. Direktur Eksekutif IPA, Marjolijn Wajong, menyampaikan empat usulan utama […]
-

Full Story: Kronologi Soimah Dikejar ‘Debt Collector’ Pajak
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo buka suara terkait dengan pesinden Soimah yang mengaku pernah didatangi oleh ‘debt collector’ pajak pada 2015 silam. Saat itu, menurutnya, ‘debt collector’ pajak mendatangi kediamannya di Bantul, Yogyakarta. Soimah menceritakan pengalamannya tersebut kepada budayawan Butet Kertaradjasa dan Puthut EA petinggi media Mojok.co, dalam sebuah tayangan siniar bertajuk ‘Blakasuta’. Pesinden […]
-

Mahfud Bentuk Satgas Usut Transaksi Rp 349 T, Ditjen Pajak-Bea Cukai Dilibatkan
Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memutuskan untuk membentuk tim gabungan (satgas) guna menindaklanjuti transaksi janggal Rp 349,87 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dilibatkan. Hal itu dikatakan Menkopolhukam Mahfud MD yang juga sebagai Ketua Komite Nasional TPPU usai menggelar […]
-

Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil Jakarta Barat 75%
Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Jakarta Barat hingga 31 Maret 2023 mencapai 284.341. Alhasil, rasio kepatuhan pelaporan SPT di Kanwil tersebut mencapai 73,53%. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Barat Herry Setya- wan mengatakan, pelaporan SPT tersebut naik 16,6% […]
-

Bunyi Pasal yang Melarang DJP dan Sri Mulyani Umbar Data Soimah Terkait Pajak
Ada pasal yang melarang DJP dan Sri Mulyani mengumbar data Wajib Pajak. Akan tetapi baik DJP ataupun Sri Mulyani disebut sudah melanggar pasal tersebut. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan konfirmasi terhadap viralnya kasus pajak Soimah. Video konfirmasi DJP tersebut dibagikan pula oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, melalui unggahan Instagramnya. Dalam konfirmasi yang dilakukan, ada […]
WA only