Author: Admin 11

  • G20 Sepakat Kenakan Tarif Pajak Digital 15 Persen

    G20 Sepakat Kenakan Tarif Pajak Digital 15 Persen

    JAKARTA – Negara-negara ekonomi terbesar yang tergabung dalam kelompok 20 (G20) pada pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral secara daring Senin (12/7) sepakat untuk mengenakan tarif pajak digital sebesar 15 persen. Para delegasi sepakat mendukung penerapan solusi berbasis konsensus yang terdiri dari dua pilar tentang kebijakan pajak ekonomi digital. Kebijakan itu sebelumnya telah disepakati […]

  • Semester I, PPN dari Perdagangan Elektronik Capai Rp 1,64 Triliun

    Semester I, PPN dari Perdagangan Elektronik Capai Rp 1,64 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com– Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) semester I tahun 2021 mencapai Rp 1,64 triliun. Nilai tersebut meningkat 125% dibandingkan periode Juli-Desember 2020 yang sebesar Rp 915,7 miliar. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Pajak Kemkeu Neilmaldrin Noor mengatakan, DJP […]

  • Akademisi: Jangan Paksakan PPN Jadi Instrumen Keadilan

    Akademisi: Jangan Paksakan PPN Jadi Instrumen Keadilan

    JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah berencana mengubah skema tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi multitarif. Adapun skema multitarif yakni mengenakan tarif PPN lebih rendah untuk barang kebutuhan pokok dan tarif yang lebih tinggi untuk barang mewah. Hal ini diyakini bakal menciptakan asas keadilan antara si kaya dan si miskin. Namun Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) […]

  • Di RUU KUP Perusahaan Harus Bayar Pajak Minimum, Bagaimana Dengan Startup?

    Di RUU KUP Perusahaan Harus Bayar Pajak Minimum, Bagaimana Dengan Startup?

    Pemerintah berencana mengenakan pajak penghasilan minimum (Alternative Minimum Tax/AMT) bagi wajib pajak badan. Hal tersebut tertuang dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan kelima atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Menanggapi hal tersebut, Dosen FEB Universitas Indonesia Christine Tjen mengatakan, aturan dalam draf RUU KUP tersebut masih perlu untuk lebih diperjelas. “Apakah otomatis […]

  • Otoritas Pajak Gencar Berburu di Ladang YouTuber dan Marketplace

    Otoritas Pajak Gencar Berburu di Ladang YouTuber dan Marketplace

    Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas pajak semakin liar dalam berburu pajak. Tidak Setelah menyasar konsumen di dunia nyata melalui penerapan skema multitarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Direktorat Jenderal Pajak mulai fokus di dunia maya. Kini, para petugas pajak tengah berburu pajak dari kalangan Youtuber dan pelaku transaksi teknologi finansial. Di sisi lain, marketplace menjadi sasaran tembak otoritas pajak ditengah suramnya […]

WhatsApp WA only