Author: Admin 11
-

Mantan Dirjen Pajak Soroti Tax Ratio 2016-2020 Terus Menurun
Merdeka.com – Direktur Jenderal Pajak Periode 2001-2006, Hadi Poernomo menyoroti tax ratio pajak Indonesia yang terus terkoreksi selama lima tahun ke belakang. hal tersebut bertolak belakang dengan prestasi penerimaan perpajakan selepas terjadinya krisis moneter yang meluluhlantakkan perekonomian Indonesia pada 1998 lalu. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, tax ratio pada 2016 lalu sebesar 10,37 persen, lalu merosot […]
-

Stafsus Menkeu Pastikan Pajak Karbon Tidak Bebani Pelaku Usaha
Jakarta (ANTARA) – Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo memastikan pajak karbon akan diterapkan pada waktu yang tepat dengan besaran pungutan yang tidak membebani pelaku usaha. “Akan dipilih sektor tertentu yang kontribusinya besar dan cukup siap untuk dipungut pajak karbon. Serta akan dikaitkan dengan insentif non fiskal agar memberi daya dukung lebih […]
-

Bappenas Ungkap Ekonomi Hijau Bisa Tambah PDB Rp593 T
Jakarta, CNN Indonesia — Bappenas mengungkap penerapan ekonomi sirkular yang lebih hijau, salah satunya dengan mendorong pajak karbon dapat menambah Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp593 triliun hingga Rp638 triliun pada 2030. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amalia Adininggar mengatakan pajak karbon dapat menjadi alat menuju Indonesia Emas sebelum 2045. “Diharapkan pajak […]
-

Senjata Makan Tuan Relaksasi Pajak Badan
Kebijakan relaksasi pajak korporasi bak senjata makan tuan. Alih-alih mampu mengisi kantong negara sejalan dengan besarnya minat perusahaan untuk berinvestasi, kebijakan ini justru dituding sebagai kambing hitam dari suramnya prospek penerimaan pajak pada tahun depan. Relaksasi tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan diakomodasi melalui Undang-Undang (UU) No. 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan […]
-

Rekening Gelap Menyarap
Bisnis, JAKARTA — Praktik penghindaran pajak yang melibatkan perbankan kian marak. Hal itu tecermin dalam temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terkait dengan transaksi jumbo yang dilakukan oleh 500.000 rekening “gelap” atau tanpa Nomor Pokok Wajib Pajak. Temuan ini menjadi penanda bahwa aktivitas keuangan di lingkaran shadow economy masih belum tertangani dengan baik oleh […]
WA only