Author: Admin 03
-
CITA: UU Reformasi Perpajakan seharusnya dijadikan paket
JAKARTA. Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tak kunjung tercapai. Prosesnya terhambat pembahasan yang belum juga dijadwalkan oleh DPR, padahal draf telah diserahkan pemerintah sejak pertengahan 2016 lalu. Lantas, proses revisi UU Pajak Penghasilan (PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ikut tertahan. Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya mengatakan, revisi kedua UU tersebut memang […]
-
Cara Pemerintah Kejar Penerimaan Tanpa Menambah Pajak Baru
Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.786,4 triliun atau naik 15,36% dari proyeksi realisasinya tahun ini. Namun, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara memastikan tidak ada jenis pajak baru buat mencapai target penerimaan. “Tidak ada jenis pajak baru. Yang ada hanya Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tetapi kami ingin compliance (kepatuhan) yang […]
-
Kebijakan Impor Pemerintah Dinilai Tumpul
JAKARTA – Peningkatan penerimaan bea masuk atas barang impor pada bulan November mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah terkait dengan pengendalian impor melalui pengenaan PPh terhadap 1.147 barang konsumsi belum efektif. Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengungkapkan kebijakan pemerintah lemah karena kebijakannya hanya menyasar pajak impornya saja bukan bea masuknya. “Karena naiknya pajak sehingga tidak otomatis berkurang impornya, […]
-
Pengembang Berharap Penyederhanaan Validasi PPH Percepat Pelaporan
JAKARTA–Pengembang properti menyambut baik relaksasi perpajakan yang diberikan oleh pemerintah terkait kemudahan proses penelitian pajak penghasilan final pengalihan hak bagi wajib pajak terutama pengembang. Direktur PT Metropolitan Land Tbk Olivia Surodjo menyambut antusias kemudahan administratif perpajakan karena validasi PPh sering dianggap yang memperlambat proses penyerahan akta jual beli kepada konsumen. “Walaupun berkas lengkap, waktu yang […]
-
Pajak Rumah Mewah Diturunkan, Pengusaha: Akan Bantu Penjualan
Jakarta – Pemerintah menaikkan batas bawah PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) untuk properti mewah menjadi Rp 30 miliar dari yang sebelumnya Rp 20 miliar. Selain itu, tarif PPh Pasal 22 turun menjadi 1% dari yang sebelumnya 5%. Real Estate Indonesia (REI) menilai keputusan pemerintah tepat untuk mendorong penjualan properti di Indonesia. “Posisi ini akan sangat membantu […]
WA only