Author: Admin 03

  • HIPMI Jaya: Kebijakan Pemerintah soal DNI Lemahkan Industri UMKM

    HIPMI Jaya: Kebijakan Pemerintah soal DNI Lemahkan Industri UMKM

    Pemerintah, memperbaharui tiga kebijakan baru dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI, yaitu perluasan penerima fasilitas libur pajak (tax holiday), relaksasi aturan Daftar Negatif Investasi (DNI), dan pengaturan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Dalam relaksasi aturan dasar DNI, pemerintah mengumumkan akan mengeluarkan 54 bidang usaha dari DNI dan di dalamnya pada 25 bidang […]

  • Asosiasi Pengusaha Apresiasi Tax Holiday untuk Sektor Digital

    Asosiasi Pengusaha Apresiasi Tax Holiday untuk Sektor Digital

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung kebijakan pemerintah yang memperluas tax holiday untuk sektor digital. Insentif pajak tersebut merupakan salah satu bauran regulasi dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-16. “Model bisnis sektor digital itu padat modal, sehingga tepat untuk perluasan tax holiday,” kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani di Jakarta, Kamis (22/11). Dia juga menilai kebijakan itu tak akan merugikan […]

  • Batas PPnBM

    Batas PPnBM

    KEMENTERIAN  Keuangan berencana merevisi peraturan yang berkaitan dengan kepemilikan properti mewah. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rabu (21/11) kemarin. Menurut Sri Mulyani, kepemilikan properti mewah, seperti rumah atau apartemen, selama ini terkendala Pajaka Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Pihaknya akan menaikkan batas kenaikan pengenaan PPnBM properti mewah dari Rp 20 miliar […]

  • Telat Bayar Pajak Bisa Disanksi

    Telat Bayar Pajak Bisa Disanksi

    SUMENEP – Pajak merupakan salah satu penghasilan negara yang paling besar. Sayangnya, sampai saat ini masih banyak wajib pajak yang belum sadar akan kewajibannya membayar pajak. Termasuk di Kabupaten Sumenep. Di kabupaten ujung timur Madura itu, kesadaran membayar pajak masih rendah. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Penyuluh dan Konsultasi Pajak (KP2KP) Sumenep Haryo Widodo […]

  • Mulai 2019, Pengusaha Wajib Taruh DHE di Rekening Khusus

    Mulai 2019, Pengusaha Wajib Taruh DHE di Rekening Khusus

    JEMBER — Pemerintah telah menyelesaikan proses harmonisasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam. Aturan tersebut direncanakan sudah bisa berlaku mulai Januari 2019. “RPP sudah selesai diharmonisasikan, tinggal pengesahan dan implementasinya,” kata Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Jember, Jawa Timur, Kamis (22/11). Dia berharap, seluruh Devisa Hasil Ekspor (DHE) […]

WhatsApp WA only