Author: Admin 03
-
Pemerintah Akui Kesulitan Kejar Pajak Perusahaan OTT
JAKARTA – Pemerintah menyatakan masih kesulitan untuk menjaring pajak dari perusahaan penyedia berbasis internet (over the top/OTT). Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan bahwa cakupan perusahaan digital yang lintas batas membuat negara susah menarik pajaknya. Suahasil mengilustrasikan bahwa Spotify sebagai salah satu perusahaan digital berhasil menjual jasanya ke seluruh dunia termasuk Indonesia, […]
-
Inalum Minta Insentif Fiskal untuk Memacu Investasi Hilir Minerba
PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menyampaikan saran kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar ada kebijakan insentif fiskal. Tujuannya, untuk mendorong investasi di sektor mineral dan batu bara (minerba). Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan, insentif ini tentunya akan mendorong para pelaku usaha […]
-
Dukung Hilirisasi, Pemerintah Diminta Hemat Cadangan Minerba
Jakarta — PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum mengusulkan kepada pemerintah agar tidak menghabiskan seluruh cadangan tambang untuk diekspor. Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pertambangan itu menilai upaya hilirisasi mineral dan batu bara (minerba) di dalam negeri membutuhkan pasokan yang besar di masa mendatang. Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan produksi batu bara […]
-
Potensi Pajak “E-Commerce” Tinggi
JAKARTA – Pemerintah perlu memprioritaskan pemungutan pajak terhadap barang-barang konsumsi asal luar negeri atau impor yang diperdagangkan dalam ekonomi digital atau e-commerce. Sebab, potensi pajak barang impor yang ditransaksikan di e-commerce sangat besar. “Kalau di dalam negeri, saya rasa tidak perlu pembebanan seperti itu karena untuk mendorong UMKM di dalam negeri juga bagaimana mereka masuk ke dalam market place. […]
-
Diskon PPh bagi emiten dengan free float 40% belum tentu menarik, ini alasannya
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyatakan akan memberikan diskon pajak penghasilan (PPh) 5% bagi emiten yang memiliki saham publik atau free float minimal 40%. Sejumlah emiten menilai insentif ini menarik, tapi tidak serta-merta bisa mendorong mereka menerbitkan saham baru. Tambahan informasi, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Bagi […]