Author: Admin 16
-

Sekjen PBB Kembali Dorong Pengenaan Windfall Tax Atas Perusahaan Migas
Sekjen PBB Antonio Guterres kembali menyerukan pengenaan pajak lebih tinggi bagi perusahaan yang bergerak di sektor migas. Guterres mengatakan perusahaan migas harus membayar pajak lebih tinggi karena telah menyebabkan peningkatan polusi di bumi. Menurutnya, kebijakan soal windfall tax pada perusahaan dapat dimulai oleh negara maju. “Kita perlu meminta pertanggungjawaban dari perusahaan bahan bakar fosil dan […]
-

Ekonomi Digital Mau Jadi Andalan, Pemerintah Beri ‘Pemanis’
Transformasi digital disebut sebagai backbone pemulihan ekonomi Indonesia, terutama usai pandemi Covid-19. Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara mengatakan dalam 2,5 tahun terakhir transformasi digital terjadi secara masif dan menjadi penopang kegiatan ekonomi. “Perekonomian Indonesia bekerja mulus dengan pertumbuhan tinggi bahkan kita menggunakan meeting virtual, memanfaatkan digital sebagai alat sehari hari. Ini adalah modal luar […]
-

Politik Anggaran Subsidi
Kenaikan harga BBM bersubsidi pada 3 September 2022 lalu memicu gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat di banyak daerah. Di tengah tekanan harga domestik dan usaha rakyat yang baru pulih pascapandemi, menaikkan harga BBM bersubsidi jelas adalah pilihan kebijakan yang tak populer dan berisiko tinggi. Kenaikan harga minyak dunia sejak awal 2022 menjadi alasan utama […]
-

Harga Mobil Listrik Mahal, Pengusaha: Perlu Kebijakan Pemerintah
Pemerintah tengah menggalakan transisi penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Dalam hal ini, kendaraan listrik bisa menjadi salah satu opsi bagi masyarakat untuk turut menjaga bumi. Sayangnya, harga kendaraan listrik di Indonesia masih terbilang cukup mahal. Sebut saja harga mobil listrik di Indonesia dibanderol harga di kisaran Rp 500 juta bahkan hingga miliaran rupiah. Wakil […]
-

Gara-Gara Faktur Pajak Fiktif, Terdakwa Ini Harus Lunasi Rp40 Miliar
Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan terhadap terdakwa berinisial LIH. Terdakwa LIH sempat menjabat sebagai direktur PT GPS yang bergerak di bidang penyiaran dan pemrograman televisi oleh swasta. LIH melalui PT GPS terbukti menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau fiktif sejak 2010 hingga 2014. “Modus operandi yang dilakukan […]
WA only