Author: Admin 16
-
NFT Juga Kena Pajak, Begini Aturan Mainnya
Viralnya Ghozali yang sukses meraup uang miliaran rupiah berkat bisnis Non-Fungible Token (NFT) dengan menjual foto selfie-nya sebagai produk NFT di OpenSea. Lantas apakah NFT yang merupakan aset digital berbasis teknologi blockchain, juga kena pajak ? Namun keuntungan dari kedua aset digital ini tetap dipungut pajak dan wajib dilaporkan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat […]
-
AKR Corporindo (AKRA) Yakin KEK JIIPE Akan BerKontribusi Besar pada Tahun 2022
JAKARTA. PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) terus berupaya mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur. Sekadar catatan, walau belum memberikan porsi kontribusi yang besar, pendapatan AKRA dari lahan industri JIIPE mampu tumbuh 51,74% (yoy) menjadi Rp 391,62 miliar per kuartal III-2021 lalu. Sedangkan secara […]
-
Pajak dari Cuan NFT hingga Aset Digital Menggunakan Sistem Self Assessment, Apa Itu?
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebut aset digital berupa Non-Fungible Token (NFT) ataupun lainnya tetap bisa dikenakan pajak dengan menggunakan sistem self assessment meski ketentuan secara spesifiknya belum ada. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan pajak khusus transaksi NFT maupun kripto masih dalam pembahasan pemerintah. Namun, ketentuan umum aturan perpajakan tetap […]
-
Hari Ke-14, RI Kantongi Rp272,14 Miliar dari Tax Amnesty Jilid II
Negara mengantongi Rp272,14 miliar dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II per Jumat (14/1). Setoran pajak penghasilan (PPh) itu berasal dari pengungkapan harta bersih senilai Rp2.338,98 miliar. Berdasarkan situs resmi DJP, Jumat (14/1), wajib pajak yang mengikuti tax amnesty jilid II sebanyak 3.747 Dari total tersebut, DJP telah mengeluarkan 4.015 surat keterangan. […]
-
DJP Bakal Terapkan Sistem Perpajakan Baru di 2023, Seperti Apa?
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan berlakukan sistem inti administrasi perpajakan yang baru akan diberlakukan langsung pada Oktober 2023 mendatang. Itu berarti ada waktu sekitar 1 tahun 9 bulan dari sekarang. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyebutkan pemberlakuan core tax administration ini tak akan diberlakukan secara bertahap. Sehingga proses persiapannya perlu dikebut sebelum tanggal itu. “Satu […]
WA only