Author: Admin 16

New York. Komite Perpajakan PBB atau UN Tax Committee menerbitkan panduan baru tentang penerapan pajak karbon untuk negara-negara berkembang dengan judul United Nations Handbook on Carbon Taxation for Developing Countries. Dalam panduan tersebut, PBB menegaskan perubahan iklim merupakan tantangan global yang harus diselesaikan dengan solusi global. Negara berkembang dipandang memiliki peran penting dalam mendukung transisi menuju carbon neutrality. “Negara […]

London. Keputusan Menteri Keuangan Rishi Sunak untuk memotong pajak pada penerbangan domestik menimbulkan menimbulkan pertentangan dari kelompok pemerhati lingkungan dan tokoh buruh. Ketua Komite Perubahan Iklim Lord Deben menilai keputusan Sunak memangkas pajak penerbangan tidak tepat. Menurutnya, keputusan untuk membuat Britain Exit (Brexit) terlihat sukses tersebut justru dapat menimbulkan permasalahan iklim. “Saya khawatir pemerintah terpaku […]

Jakarta. Pemerintah akan meninjau ulang insentif pajak yang selama ini bertujuan untuk menarik investasi dan diberikan kepada korporasi multinasional. Dengan diaturnya ketentuan pajak korporasi minimum global dengan tarif sebesar 15% pada Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE), maka insentif pajak yang menimbulkan pengenaan pajak lebih rendah dari tarif minimum tak bisa diberikan. “Sebab, kalaupun mengenakan tarif […]

 JAKARTA. Beberapa emiten multifinance yang telah melaporkan kinerja kuartal III terlihat masih mampu mencatatkan peningkatan kinerja terutama dalam hal laba. Padahal, kondisi pandemi covid-19 sempat memburuk di periode tersebut dengan pemerintah memberlakukan pengetatan aktivitas masyarakat. Namun, industri multifinance terbantu dengan adanya stimulus diskon PPnBM 100% yang diperpanjang akhir tahun. Peningkatan laba bagi perusahaan multifinance juga sejalan dengan data OJK per Agustus 2021 […]

JAKARTA. Pemerintah telah merubah ketentuan tarif dan bracket pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Tujuannya untuk memberikan asas keadilan. Lebih lanjut, dalam UU HPP diperkenalkan lima lapisan penghasilan. Pertama, penghasilan sampai dengan Rp 60 juta dikenakan tarif PPh sebesar 5%. Kedua, penghasilan lebih dari Rp 60 juta hingga Rp 250 juta […]