Author: Admin 01
-
PPh atas dividen hanya dipungut di level korporasi, simak penjelasan Ditjen Pajak
JAKARTA. Pemerintah telah memberikan relaksasi atas pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas dividen. Ketentuan tersebut sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diundangkan pada Senin (5/10). Dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja Bagian ke tujuh Pasal 111 disebutkan pengecualian PPh atas dividen berlaku bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan […]
-
Hipmi sambut baik rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah di UU Cipta Kerja
JAKARTA. Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani menyambut baik langkah pemerintah pusat yang memiliki kuasa atas penentuan tarif pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Ajib berharap, pemerintah pusat benar-benar bisa mematok satu tarif PDRD yang berlaku secara nasional. “Penyeragaman tarif akan memberikan sentimen positif untuk dunia usaha,” kata […]
-
UU Cipta Kerja beri wewenang pemerintah pusat atur pajak daerah dan retribusi daerah
JAKARTA. Pemerintah pusat (pempus) dapat melakukan intervensi atas kebijakan fiskal pemerintah daerah (pemda), yakni dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Ketentuan ini sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang pada Senin (5/10). Dalam Bab VIA tentang Kebijakan Fiskal Nasional yang Berkaitan dengan Pajak dan Retribusi dijelaskan, […]
-
Batubara bakal jadi barang kena pajak di UU Cipta Kerja, begini respons APBI
JAKARTA. Undang-Undang (UU) Cipta Kerja bakal punya pengaruh besar bagi industri tambang batubara tanah air. Salah satunya karena beleid anyar tersebut menetapkan batubara sebagai barang kena pajak (BKP). Hal tersebut tertera di Pasal 112 UU Cipta Kerja yang mana beleid ini mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan […]
-
Rezim Pajak Penghasilan untuk Ekspatriat Berubah, Ini Kata Sri Mulyani
Pemerintah mengubah rezim pemajakan bagi warga negara asing (WNA) yang bekerja di Indonesia (ekspatriat) dari sistem worldwide menjadi sistem territorial. Perubahan tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (8/10/2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerapan rezim pemajakan yang baru tersebut merupakan bagian dari perubahan UU Pajak Penghasilan (PPh) dalam klaster perpajakan UU Cipta […]
WA only