Author: Admin 01

  • Sri Mulyani: Cipta Kerja Tegaskan Batu Bara Sebagai Barang Kena Pajak

    Sri Mulyani: Cipta Kerja Tegaskan Batu Bara Sebagai Barang Kena Pajak

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan UU Cipta Kerja mempertegas beberapa aturan terkait perpajakan. Salah satunya adalah penarikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) batu bara. Bendahara Negara itu menjelaskan, di dalam UU Cipta Kerja diatur bahwa hasil tambang batu bara menjadi subjek terutang dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN). “Dalam UU Cipta Kerja ini juga ditegaskan mengenai batu bara sebagai barang […]

  • Begini cara kantor pajak menerapkan protokol kesehatan cegah Covid-19

    Begini cara kantor pajak menerapkan protokol kesehatan cegah Covid-19

    JAKARTA. Protokol kesehatan sangat penting untuk mencegah dampak pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti saat ini. Tidak terkecuali bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang juga bertugas melakukan pelayanan publik. Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan, pihaknya telah […]

  • Soal Dividen Bebas PPh, Sri Mulyani: Mendorong Pemilik Modal Lebih Produktif

    Soal Dividen Bebas PPh, Sri Mulyani: Mendorong Pemilik Modal Lebih Produktif

    Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan investor akan lebih produktif setelah pemerintah memberikan keringanan pajak penghasilan atau PPh atas dividen. Pembebasan pajak atas dividen diatur dalam Undang-undang atau UU Cipta Kerja. “Dalam Omnibus Law Cipta Kerja, pemerintah mendorong pemilik modal lebih produktif,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi virtual pada Rabu, 7 Oktober 2020. Kemudahan diberikan bagi wajib pajak selama […]

  • Sanksi bunga atas kekurangan bayar pajak diatur ulang, begini hitungannya

    Sanksi bunga atas kekurangan bayar pajak diatur ulang, begini hitungannya

    JAKARTA. Pemerintah mengatur ulang tarif sanksi bunga atas kekurangan bayar pajak karena penetapan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari 2% per bulan atas nominal pajak kurang bayar, menjadi lebih rendah. Yakni menggunakan formula berdasarkan suku bunga acuan yang berlaku ditambah 10% dibagi dua belas. Ketentuan tersebut sebagaimana dalam Bab VI Pasal 113 Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang […]

  • Penegasan Penerbitan Faktur Pajak Pedagang Eceran dalam UU Cipta Kerja

    Penegasan Penerbitan Faktur Pajak Pedagang Eceran dalam UU Cipta Kerja

    Ketentuan diperkenankannya pengusaha kena pajak pedagang eceran (PKP PE) membuat faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dipertegas. Penegasan tersebut tercantum dalam Pasal 13 ayat (5a) UU PPN. Pasal tersebut merupakan pasal baru dan menjadi salah satu subtansi perubahan UU PPN yang masuk dalam klaster Perpajakan UU Cipta Kerja yang […]

WhatsApp WA only