Author: Admin 10
-
Kemkop dan UKM Lakukan Pelantikan Pejabat Sesuai Protokol Covid-19
Jakarta, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melantik Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Utama Suparno dan Pejabat Fungsional Peneliti Ahli Utama Akhmad Junaidi di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, Rabu (8/4/2020). Pelantikan kali ini berbeda, dilakukan di ruang terbuka sesuai dengan protokol kesehatan terkait Covid-19.Menteri mengatakan pelantikan ini sebagai upaya konsolidasi internal dalam mengelola Koperasi […]
-
Lewat Perppu 1/2020, Pembebasan Bea Impor Harus Seizin Menteri Sri Mulyani
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu ini lahir sebagai reaksi dari pemerintah untuk menangani penyebaran virus Corona (Covid-19) yang mulai mengkhawatirkan di Indonesia. Dalam Perppu tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapatkan kewenangan dalam pemberian pembebasan atau keringanan bea […]
-
Pelantikan Pejabat Kemenkop Sesuai Protokol Covid-19
JAKARTA — Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki melantik Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Utama Suparno dan Pejabat Fungsional Peneliti Ahli Utama Akhmad Junaidi. Pelantikan dilakukan di ruang terbuka sesuai protokol kesehatan terkait Covid-19 atau virus corona. Teten mengatakan, pelantikan ini sebagai upaya konsolidasi internal. Khususnya mengelola Koperasi dan Usaha Mikro Kecil […]
-
Sri Mulyani Minta Proyek Infrastruktur yang Bukan Prioritas Ditunda
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah fokus dalam hal penanganan virus Corona. Ada sejumlah fokus pemerintah yakni di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan perlindungan dunia usaha. Lantas, bagaimana nasib proyek infrastruktur di tengah pandemi Corona? Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, untuk mengantisipasi dampak corona pemerintah telah melakukan penghematan dari sejumlah aspek. “Dari pemerintah dengan adanya Perpres […]
-
Pemerintah Diminta Beri Insentif Pajak Pada Swasta Bangun Infrastruktur
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi PDI Perjuangan, Rifqinizamy Karsayuda, mendorong pemerintah memberi kompensasi pemotongan pajak bagi swasta yang membangun infrastruktur milik pemerintah dengan skema penggunaan dana milik swasta murni. Ini diperlukan untuk memastikan agenda infrastruktur strategis dapat tetap dijalankan. Menurutnya, Kementerian PUPR selaku mitra kerja Komisi V DPR-RI turut dipangkas anggaran […]
WA only