Author: Admin 12
-
Ternyata Ini Alasan Tarif PPh Bunga Obligasi Dipangkas Jadi 10%
Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final atas bunga obligasi yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (6/9/2021). Penurunan tarif dari 15% menjadi 10% melalui PP 91/2021 itu sejalan dengan pemangkasan tarif PPh Pasal 26 atas bunga obligasi yang diterima wajib pajak luar negeri. […]
-
Pajak obligasi diturunkan jadi 10%, analis: Pasar obligasi berpotensi lebih likuid
Pasar obligasi berpotensi makin likuid setelah pemerintah resmi menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) atas bunga obligasi yang diperoleh investor lokal sebesar 10%, dari tarif sebelumnya, yakni 15%. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan […]
-
Belanja modal di RAPBN 2022 lebih rendah, bisa kurang multiplier effect ekonomi
Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja modal sebesar Rp 196,61 triliun dalam Rancangan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Anggaran belanja modal ini turun 8,6% dibandingkan outlook belanja modal 2021 yang sebesar Rp 215,14 triliun dan hanya naik 3% dibandingkan belanja modal dalam APBN 2021 yang sebesar Rp 190,92 triliun. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) […]
-
Begini Mudahnya Pelayanan Pajak Secara Digital di Negara Ini
Digitalisasi menjadi bagian integral dari pelaksanaan pelayanan publik di Estonia, termasuk dalam bidang perpajakan. Perdana Menteri (PM) Kaja Kallas mengatakan mayoritas warga Estonia sudah terbiasa dengan pelayanan publik berbasis digital. Pelayanan publik berbasis digital berlaku pada semua level pemerintah dari pusat hingga negara bagian. “Untuk semua orang di bawah usia 35 tahun, digital datang secara […]
-
DJP Segera Tindaklanjuti Temuan BPK Soal Hak dan Kewajiban Pajak
Ditjen Pajak (DJP) segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai hak dan kewajiban yang belum tersaji lengkap di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan selama ini pihaknya selalu berpedoman kepada standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam melakukan pengakuan terhadap penghasilan serta kewajiban. Sesuai dengan SAP, pengakuan terhadap penghasilan dan […]
WA only