Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja modal sebesar Rp 196,61 triliun dalam Rancangan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Anggaran belanja modal ini turun 8,6% dibandingkan outlook belanja modal 2021 yang sebesar Rp 215,14 triliun dan hanya naik 3% dibandingkan belanja modal dalam APBN 2021 yang sebesar Rp 190,92 triliun.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy mengatakan, belanja modal pada hakikatnya berfungsi sebagai belanja yang bisa memberikan efek multiplier juga sebagai langkah pemerintah dalam menambah aset produktif. Selain itu, dalam jangka panjang aset produktif ini bisa digunakan untuk mendorong penerimaan negara.
“Sehingga jika terjadi penurunan alokasi belanja modal di tahun depan, tentu akan mengurangi dampak multiplier yang diberikan ke perekonomian,” ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Minggu (4/9).
Penurunan anggaran belanja modal ini juga akan menimbulkan tanda tanya, karena pemerintah mempunyai target proyek straregis nasional (PSN) melalui pembangunan infrastruktur strategis sampai 2024.
Untuk mencapai tujuan itu, Yusuf menilai, seharusnya alokasi belanja modal tidak berkurang untuk keperluan misalnya pembebasan lahan utuk beragam calon investasi infrastruktur baru, hingga belanja peralatan dan mesin.
“Memang betul bahwa pemerintah ingin mendorong terjadinya konsolidasi fiskal di tahun 2023 dan ini bisa dilakukan dengan melakukan efisiensi belanja termasuk di dalamnya belanja modal,” tambahnya.
Hanya saja, Yusuf bilang, pemerintah tidak boleh lupa jika belanja modal digenjot akan memberikan efek multiplier ekonomi yang nantinya akan ikut mendorong penerimaan pajak. Sehingga target konsolidasi fiskal masih bisa dicapai.
Sumber: nasional.kontan.co.id
WA only
Leave a Reply