Author: Admin 12
-
Adaptasi Kebijakan PPN di Uni Eropa
PEMULIHAN dari pandemi Covid-19, yang menjadi musibah terbesar pada abad ke-21, membutuhkan biaya sangat besar. Kondisi tersebut memicu Uni Eropa (UE) untuk beradaptasi dari sisi kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) agar sesuai dengan dinamika yang ada. Para ahli di seluruh spektrum politik setuju bahwa perubahan UU PPN UE sangat dibutuhkan. Pasalnya, sistem tersebut memiliki banyak […]
-
Sri Mulyani Bakal Lapor Perkembangan Pajak Ekonomi Digital kepada DPR
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan terus melaporkan perkembangan pembahasan dua proposal pemajakan ekonomi digital kepada DPR. Sri Mulyani mengatakan upaya untuk mencapai konsensus global terhadap Pilar 1 dan Pilar 2 akan terus dibarengi dengan penyesuaian di tingkat domestik. Saat ini, pembahasan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) juga masih terus […]
-
Negara Ini Hadapi Ketidakpastian dalam Menerapkan Tarif Pajak Minimum
Pemerintah Belanda diperkirakan akan menghadapi ketidakpastian, meski konsensus pajak perusahaan minimum global dapat dicapai pada tahun ini. Pakar Ekonomi Perpajakan dari Erasmus School of Economics Peter Kavelaars menilai Pemerintah Belanda perlu melihat lebih dalam perihal dampak penerapan tarif minimum 15% bagi perusahaan multinasional. Apalagi, lanjutnya, tarif PPh di Belanda lebih tinggi dari komitmen perjanjian internasional […]
-
Efek Aturan Baru PPnBM
Pemerintah berencana menghapus atura pungutan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan diganti dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Para pengusaha otomotif dan barang elektronik masih wait and see. Namun mereka khawatir perubahan kebijakan pungutan pajak bisa menaikan harga jual produk. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) masih menanti kebijakan terbaru PPnBM dan PPN. Sekretaris Umum Gaikindo, […]
-
Tak Ada PPnBM
PEMERINTAH berencana menghapus skema pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Pungutan atas konsumsi barang mewah tersebut, nantinya hanya akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Klausul kebijakan tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Beleid tersebut kini tengah dibahas […]
WA only