Author: Admin 99
-
Sri Mulyani Belum Tetapkan Sanksi untuk Auditor Garuda
JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum bisa menetapkan sanksi kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional). KAP merupakan auditor untuk laporan keuangan tahun 2018 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang menuai polemik. Menurutnya, Kemenkeu sudah melakukan pertemuan dengan auditor perusahaan berkode saham GIAA itu. […]
-
Pengamat Nilai Target Kepatuhan Wajib Pajak 85% Tidak Akan Tercapai
Direktorat Jenderal Pajak menargetkan kepatuhan formal atau pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tahun ini mencapai 85% atau 15,5 juta wajib pajak. Namun, Pengamat Pajak DDTC Darussalam memperkirakan target itu sulit tercapai. Hanya, ia memperkirakan kepatuhan pelaporan SPT pada tahun ini akan lebih tinggi dari tahun lalu sebesar 71%. “2019 kemungkinan rasionya lebih tinggi (dari […]
-
Pemko Banjarmasin Tambah Alat Perekam Transaksi Pajak
BANJARMASIN – Untuk memantau semua transaksi retribusi pajak di kota ini, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Banjarmasin akan menambah alat perekam transaksi (Tapping Box). Di tempat-tempat yang berstatus wajib pajak. Kepala Bakeuda Banjarmasin, Subhan Noor Yaumil menyebut, saat ini sudah terpasang 100 buah tapping box. Seperti di hotel, resetoran, hingga tempat hiburan. Nah, 2019 ini, setelah […]
-
PBB Rumah Drainase Vertikal Dapat Potongan
JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyatakan tengah merumuskan pemberian diskon pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk rumah yang memiliki drainase vertikal atau sumur resapan. Namun, rumusan itu belum dibahas secara mendetail dan Anies merencanakannya tahun depan setelah fiskal kadaster rampung. “Belum dirumuskan secara detail karena enggak tahun ini, karena tahun depan. Kenapa […]
-
Impor Barang Konsumsi Berpeluang Meningkat
JAKARTA – Impor barang konsumsi masih berpotensi naik selama Ramadan hingga menjelang Lebaran. Namun, kenaikannya diprediksi tidak terlalu signifikan. Hal itu disebabkan pemerintah telah menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) impor 1.147 komoditas barang konsumsi. Ribuan barang tersebut mengalami kenaikan pajak 2,5–7,5 persen sejak September 2018. Hal itu membuat harga barang konsumsi impor lebih mahal. ’’Di […]
WA only