JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyatakan tengah merumuskan pemberian diskon pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk rumah yang memiliki drainase vertikal atau sumur resapan. Namun, rumusan itu belum dibahas secara mendetail dan Anies merencanakannya tahun depan setelah fiskal kadaster rampung.
“Belum dirumuskan secara detail karena enggak tahun ini, karena tahun depan. Kenapa tidak tahun ini? Karena data pajak kita itu belum rapi, sesudah fiskal kadaster,” kata Anies saat inspeksi mendadak di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (7/5).
Ia menjelaskan, fiskal kadaster atau kegiatan pendataan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) diperlukan terlebih dahulu. Hal itu dilakukan agar ketika aturan dibuat, tidak terdapat selisih dengan pelaksanaannya.
Anies mengatakan, pembuatan sumur resapan tak hanya dilakukan di rumah-rumah warga. Ada tiga komponen, yaitu warga, komunitas, dan pemerintah. Warga bisa membangun sumur resapan sendiri. Anies mencontohkan, untuk wilayah rumah dengan luas 1.500 meter, sumur resapan bisa dikerjakan dengan dana pribadi.
Sementara itu, perkampungan padat penduduk dengan luas rumah masing-masing sekitar 40 sampai 50 meter dapat dikerjakan secara kelompok di titik yang ditentukan bersama seperti di ujung gang. Kemudian, Anies menambahkan, jika terdapat lapangan yang luas, sumur resapan dikerjakan oleh pemerintah.
“Kemudian, kalau di lapangan yang besar itu oleh negara. Jadi, tiga komponen oleh pemerintah, komunitas, dan oleh rumah tangga,” kata Anies.
Selain itu, sebelumnya ia juga mengatakan bahwa pembuatan sumur resapan di kantor-kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah rampung. Kemudian, Anies mengatakan, pembangunan sumur resapan di kampung-kampung di Ibu Kota yang tanahnya memungkinkan akan dimulai pada 2019 ini.
Artinya, kata dia, kondisi tanah dari sisi ketinggian air tanah yang memungkinkan untuk dibuat saluran-saluran vertikal. Meskipun pemberian diskon PBB belum dapat ditentukan saat ini, Anies mengapresiasi warga yang telah mulai membangun sumur resapan.
Ia berharap dengan adanya sumur resapan itu, tanah di Jakarta memiliki kandungan air lebih banyak. Untuk itu, Anies juga berencana akan menginstruksikan setiap gedung milik swasta maupun kantor di luar lingkungan pemprov di Jakarta untuk membangun sumur resapan.
Kepala Seksi Geologi Dinas Perindustrian Energi (PE) DKI Jakarta Togas Braini mengatakan, pihaknya menargetkan pada tahun ini bakal membuat 1.330 titik drainase vertikal di empat wilayah Ibu Kota. Keempatnya adalah bangunan-bangunan pemerintah di Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat.
“Kalau pembangunan tahun ini kami 1.300 titik di bangunan-bangunan pemerintah. Sekarang lagi proses e-catalog, pelelangan,” kata Togas.
Ia menjelaskan, dari total 1.330 titik sumur resapan itu sudah ada sekitar 40 titik yang dibuatkan di kantor pemerintahan. Sementara itu, sejak 2012 sudah ada 5.200 titik sumur resapan yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta.
Menurut dia, Pemprov DKI melalui Dinas PE ingin mendorong kantor maupun masyarakat membangun sendiri sumur resapan. Ia memperhitungkan sekitar Rp 1,1 juta biaya membuat sumur resapan termasuk jasa tukang gali dan material-material yang dibutuhkan.
Pakar arsitektur perkotaan dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar, mengatakan, belum ada upaya untuk memetakan potensi lapisan batuan yang poros dan berongga untuk menyimpan air di Jakarta. Menurut dia, drainase vertikal akan efektif jika teknologinya diupayakan.
Ia menjelaskan, seharusnya drainase vertikal yang baik mampu mengurangi air kiriman dari hulu sehingga air tidak akan melimpas dan menyebabkan banjir di sebagian wilayah DKI. Kemudian, Pemprov DKI diharuskan memikirkan cara mengatasi air dari hujan lokal dan rob.
Menurut dia, pencegahan banjir di Jakarta tak hanya bisa melalui satu cara. Solusi mengatasi banjir paling efektif dengan menggabungkan beberapa upaya seperti pembangunan waduk, sumur resapan, serta naturalisasi maupun normalisasi.
“Itu harus dicoba berbagai solusi. Ngurusin banjir Jakarta tidak bisa satu solusi lho. Tidak ada satu solusi yang bisa mengatasi banjir di Jakarta. Jadi, sumur resapannya juga, buat waduknya iya, drainase, normalisasi juga,” kata dia.
Apresiasi Untuk Guru
Anies juga berencana akan membebaskan PBB kepada guru sebagai bentuk apresiasi terhadap suatu profesi yang memajukan dan mencerdaskan anak bangsa. Ia menambahkan, menyampaikan terima kasih seperti hal itu kepada guru tidak usah ditanya dahulu apakah kondisi yang bersangkutan sudah kaya atau belum.
Hal tersebut karena adanya kontroversi bahwa guru dianggap sudah besar tunjangannya dan tidak perlu diberi pembebasan PBB. “Saya malah berharap sebetulnya prestasi pada guru bukan per wilayah. Guru berjasa itu di mana-mana, apalagi di Jakarta,” kata Anies.
Masyarakat yang tinggal dan bekerja di Jakarta banyak yang sekolah di luar Jakarta dahulunya. Pemberian pembebasan PBB ini, menurut dua, bukan sekadar insentif. Nanti akan ada banyak lagi bentuk apresiasi seperti ini dan bukan hal yang baru.
Saat Anies menjabat sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud), ia memberikan prioritas check-in pesawat untuk guru dengan membicarakan kepada pihak maskapai penerbangan Garuda dan Angkasa Pura.
“Check-in khusus untuk guru. Jadi, guru patut menjadi prioritas karena merekalah sebenarnya yang bertanggung jawab atas kemajuan kita sekarang. Jadi, itu yang harus jadi dasar pemikiran,” kata Anies menegaskan.
Sumber : Republika.co.id
WA only
Leave a Reply