Author: Admin 09
-

DJP akan Pangkas Ketimpangan Stuktural-Fungsional
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berencana untuk memperkecil ketimpangan jumlah pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jangka waktu 2020 hingga 2024. Dalam Rencana Strategis (Renstra) DJP Tahun 2020-2024, disebutkan dari total pegawai DJP yang mencapai 44.784 orang, 85,85% atau sebanyak 38.490 orang berada dalam posisi struktural. Adapun 14,05% atau sebanyak 6.294 orang tercatat menduduki jabatan fungsional. […]
-

Ditjen Pajak Bakal Perbanyak Jabatan Fungsional, Ada Apa?
JAKARTA — Ditjen Pajak (DJP) akan memperbanyak pembentukan jabatan fungsional. Bagian dari Rencana Strategis (Renstra) DJP 2020—2024 tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (21/9/2020). Pada September 2020, jumlah pegawai DJP di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 44.784 pegawai. Dari jumlah tersebut, sebanyak 85,85% berada dalam posisi struktural. Sisanya, yaitu sekitar 14,05% […]
-

Skema Pungutan Pajak Baru Disepakati, Dana Stimulus Ekonomi Siap Cair
BRUSSELS — Parlemen Eropa menyetujui proposal skema pendanaan baru anggaran Uni Eropa untuk membiayai pemulihan ekonomi di antaranya dengan mengenalkan beberapa jenis pajak baru. Restu parlemen tersebut mendekatkan Uni Eropa untuk mendapatkan pembiayaan untuk pemulihan ekonomi senilai €750 miliar. Legislatif juga meloloskan skema untuk memperoleh sumber penerimaan mandiri periode 2021-2027. “Pemungutan suara untuk skema penerimaan […]
-

Penghapusan PPnBM Properti Berdampak Kecil.
JAKARTA. Pemerintah bakal melakukan evaluasi pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sektor properti. Tujuan beleid itu guna memacu sektor properti yang tengah lesu. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe menyatakan, rencana ini bisa memberikan dampak positif bagi industri asuransi. Tapi, tergantung pada tujuan pengenaan pajak. Bila tujuan penghapusan PPnBM […]
-

Impor Kena Bea, Gula Manis Produsen Fruktosa Lokal
JAKARTA. Pemerintah kian garang menekan impor produk yang merugikan produsen dalam negeri. Salah satunya dengan memberikan pengamanan atau safeguard lewat bea masuk. Yang terbaru, kebijakan safeguard produk sirup fruktosa atau pemanis buatan yang produk impornya membanjiri Tanah Air. Lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 126/PMK 010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk […]
WA only