Author: Admin 09

JAKARTA – Pemeritah merevisi mekanisme pemberian fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu atau di daerah-daerah tertentu (tax allowance) melalui penerbitan PMK No.96/PMK.010/2020. Salah satu poin yang diatur dalam beleid baru tersebut adalah pendelegasian kewenangan pemberian fasilitas tax allowance dari Kementerian Keuangan ke Kepala BKPM. Pemerintah menyebutkan bahwa simplifikasi ketentuan perolehan tax […]

Tangerang- Pemerintah Kabupaten Tangerang menyiapkan sejumlah langkah pemulihan dampak ekonomi akibat Covid-19. Langkah yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini adalah bantuan modal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ditujukan untuk UKM, petani, nelayan hingga buruh korban PHK. “Kami mendorong munculnya wirausaha baru agar menciptakan lapangan kerja baru,” ujar Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar […]

Investor kini bisa mengurus investasi sekaligus mendapatkan fasilitas pajak di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pun memastikan prosesnya akan lebih cepat, maksimal satu minggu selesai. BKPM mendapatkan delegasi dari menteri keuangan untuk mengurus fasilitas pajak berupa tax allowance atau pengurangan pajak. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 […]

JAKARTA — Perusahaan biro perjalanan haji dan umrah mengapresiasi keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.3/2020 tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Keagamaan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Dengan PMK tersebut, per tanggal 23 Agustus 2020 pemerintah membebaskan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen. Direktur Wahana Haji Umrah, Muharom Ahmad menyampaikan, keluarnya PMK […]

Penataan regulasi pajak pertambahan nilai (PPN) dinilai tidak bisa dilakukan setengah hati oleh pemerintah. Pembenahan harus dilakukan secara paralel baik dari sisi kebijakan dan administrasi. Sekretaris Program Studi S1 Perpajakan FIA Universitas Brawijaya Priandhita Sukowidyanti Asmoro mengatakan penataan dalam ranah kebijakan dan administrasi menjadi kesatuan sebagai syarat terciptanya sistem PPN yang ideal. “Jadi reformasi kebijakan […]