NEWS
-
MUI dan DJP Susun Peta Jalan Pajak Berkeadilan
Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Ditjen Pajak (DJP) berencana menyusun peta jalan pajak berkeadilan. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni’am Sholeh mengatakan peta jalan pajak berkeadilan akan mengedepankan aspek keumatan, integritas, dan transparansi dalam sistem pemungutan pajak. “Jangan sampai kemudian mengambil pajak dengan tidak mendasarkan diri pada prinsip keadilan sehingga yang muncul adalah kezaliman dan […]
-
Marketplace Bisa Jadi Gerbang Kepatuhan Pajak Pedagang Online
Pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace atas penghasilan pedagang online dinilai menjadi peluang untuk mendorong kepatuhan pajak sekaligus memastikan para pelaku usaha tercatat resmi dalam sistem perpajakan. Manager of DDTC Fiscal Research and Advisory Denny Vissaro mengatakan banyak toko konvensional kini beralih berdagang di marketplace. Perpindahan itu membuat para pedagang terdata dalam sistem internal penyelenggara […]
-
Jaga Ekonomi, Pemprov Adakan Pemutihan dan Diskon Pajak Kendaraan
Pemprov Sumatera Utara (Sumut) menyelenggarakan penghapusan denda atau pemutihan dan diskon pajak kendaraan bermotor (PKB) mulai dari 1 Oktober 2025. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut Ardan Noor mengatakan program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melunasi PKB. Selain itu, untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). “Program ini adalah salah satu upaya menjaga […]
-
Pengusaha Pariwisata: PPh 21 Sangat Memberatkan
Pemerintah telah merilis delapan stimulus ekonomi yang salah satunya ada insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga 2026 bagi para pekerja di sektor padat karya serta pariwisata. Pemberian stimulus ini disambut baik para pengusaha di sektor pariwisata yang tergabung dalam Indonesia Congress and Convention Association (INCCA), Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (ASPERAPI), dan Asosiasi […]
-
Pergub Baru Atur Ulang Pajak Jakarta, Wajib Pajak Dapat Keringanan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 27 Tahun 2025. Aturan baru ini mengatur ulang mekanisme dan menjadi pedoman baru yah memberikan keringanan, pengurangan, hingga pembebasan pajak daerah serta sanksi administrasi. Pergub ini menggantikan aturan lama yang terpisah-pisah. Dengan begitu mekanisme kini dibuat lebih sederhana, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Adapun […]
WA only