NEWS
-
Sri Mulyani Gandeng 113 Pemda, Genjot Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan, di bawah pimpinan Sri Mulyani Indrawati, memperkuat kerja sama dan sinergi dengan pemerintah daerah guna mengoptimalkan penerimaan negara. Upaya ini diwujudkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit Tahap V antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dengan 113 pemda. Ini adalah PKS tahap V. Sebelumnya, PKS telah dijalankan […]
-
Sri Mulyani Ungkap Sederet Insentif untuk Penyediaan Perumahan Hijau
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah telah terus berupaya mendorong ketersediaan perumahan hijau (green home/rumah ramah lingkungan) untuk masyarakat di Indonesia. Sri Mulyani mengatakan pemerintah saat ini telah menyediakan berbagai skema insentif bagi investor yang masuk ke sektor perumahan hijau. Dengan insentif ini, dia berharap perumahan hijau dapat makin terjangkau sehingga mendukung terciptanya transisi […]
-
Nikel RI Dijegal Sana-Sini, Ini Toh Pemicunya
Komitmen pemerintah untuk menggenjot program hilirisasi mineral di dalam negeri tak pernah goyang. Sekalipun mendapat serangan dari berbagai pihak seperti Uni Eropa, Amerika Serikat (AS), hingga Dana Moneter Internasional (IMF). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan bercerita tidak ada satu pun negara maju di dunia ini yang mau melihat negara […]
-
DJP, DJPK, dan Pemda: 8.277 Wajib Pajak Telah Diawasi Bersama
Ditjen Pajak (DJP) telah melakukan pengawasan bersama dengan pemerintah daerah (pemda) terhadap ribuan wajib pajak. Kemarin, Selasa (22/8/2023), DJP, Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), serta 113 pemda menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) tripartit. Dengan demikian, terhitung sejak 2019 hingga sekarang, ada 367 pemda dari total 552 pemda seluruh Indonesia yang sudah menandatangani PKS. “Sejak PKS tahap […]
-
Pajak Minimum Global Jadi Persoalan, Kemenkeu: Masih Dibahas Internal
JAKARTA. Implementasi pajak minimum global sempat menjadi persoalan. Belum lama ini, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta penerapan pajak minimum global ditinjau kembali. Bahlil menilai, penerapan pajak minimum global hanya akan menguntungkan negara-negara tertentu, dalam hal ini negara maju yang daya saing investasinya lebih kuat. Merespons hal tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, […]
WA only