NEWS
-
Banyak yang Padat Modal, Insentif Fiskal Tak Maksimal
Pemerintah perlu mengkaji ulang insentif fiskal yang diberikan kepada investor. Pasalnya, pemanfaatan insentif yang disediakan berupa tax holiday dan tax allowance masih mini. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Neilmaldrin Noor menyebut, hingga 31 Desember 2022, realisasi investasi tax holiday untuk industri pionir hanya sebesar Rp 153,20 triliun. Nilai tersebut masih […]
-
SPT Bisa Diakui sebagai Penyampaian Laporan Harta Aparatur Negara Ini
Melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 2 Tahun 2023, pemerintah menegaskan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap aparatur negara. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (10/2/2023). Selama ini, pelaporan harta kekayaan dilakukan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara […]
-
Realisasi Investasi dari Penikmat Tax Holiday & Tax Allowance Rendah, Ini Penyebabnya
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi investasi terkait pemanfaatan insentif pajak berupa tax holiday dan tax allowance masih mini. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Neilmaldrin Noor melaporkan, hingga 31 Desember 2022, realisasi investasi tax holiday untuk industri pionir hanya sebesar Rp 153,20 triliun. Nilai tersebut masih jauh dari yang ditargetkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan […]
-
Perolehan PBB-P2 Gunungkidul 2023 Ditargetkan Rp 23,6 Miliar
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul telah menetapkan target perolehan Pajak Bumi Bangunan sektor Perkotaan-Pedesaan (PBB P2). Targetnya tak jauh berbeda dengan 2022. Kepala Bidang Penagihan Pelayanan dan Pengendalian, BKAD Gunungkidul , Eli Martono mengatakan pihaknya sudah melakukan kajian terkait target tahun ini. “Perolehan PBB-P2 Gunungkidul untuk 2023 ini ditargetkan sebesar Rp 23,6 miliar,” […]
-
Lakukan Reformasi, Insentif Pajak Filipina Diklaim Terbaik se-Asean
Ketua Komite Keuangan DPR Filipina Joey Salceda menilai kebijakan insentif pajak di negaranya menjadi yang paling menarik di kawasan Asean. Salceda mengatakan pemerintah telah melakukan langkah reformasi untuk memperkuat regulasi di bidang perpajakan. Salah satu yang telah disahkan yakni UU Pemulihan dan Insentif Pajak untuk Perusahaan (Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises/CREATE). “Ketika saya […]
WA only