NEWS
-
Siap-siap! Fasilitas Golf hingga Berkuda dari Kantor Bakal Kena Pajak
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menggodok aturan turunan pajak yang dikenakan atas natura atau barang/kenikmatan yang diberikan pemberi kerja kepada karyawan. Kapan rampung? Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan aturan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) akan segera dirumuskan. Hal itu sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di […]
-
Bukan Main! Penerimaan Pajak 2022 Tembus Rp1,6 Kuadraliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak hingga 14 Desember 2022 telah mencapai 110,06% dari target yang ditetapkan sepanjang 2022. Penerimaan pajak pada APBN 2022 telah mencapai Rp1.634,36 triliun. Jumlahnya tumbuh 41,9% (year-on-year/yoy) dan atau setara dengan 110,06% dari target penerimaan pajak tahun ini. Sri Mulyani menjabarkan bahwa realisasi pajak penghasilan (PPh) nonmigas mencapai […]
-
Penuhi PP 55/2022, WP Bisa Pakai PPh Final 0,5% Tanpa Kirim Permohonan
Wajib pajak orang pribadi bisa menggunakan tarif pajak penghasilan (PPh) final 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 55/2022 (sebelumnya diatur dalam PP 23/2018), tanpa mengajukan permohonan. Syaratnya, wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan memang memenuhi kriteria PP 55/2022 dan sejak terdaftar belum pernah menyampaikan pemberitahuan menggunakan ketentuan PPh tarif umum. “… maka tidak perlu dengan pengajuan permohonan terlebih […]
-
2023, Waktunya Evaluasi Desain Insentif Pajak
BERSAMAAN dengan momentum reformasi yang masih terus berlangsung, tahun ini seharusnya juga dimanfaatkan pemerintah untuk meninjau, bahkan memikirkan desain kebijakan insentif pajak untuk masa mendatang. Setidaknya ada 3 konteks yang menjadikan 2023 sebagai waktu yang tepat. Pertama, kondisi perekonomian pascapandemi Covid-19. Menurut Collier, et al (2020), terdapat 3 fase krisis dalam kaitannya dengan insentif, yakni […]
-
Sengketa Jasa Periklanan Sebagai Objek PPh Pasal 23
RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa pajak mengenai jasa periklanan di media massa yang dianggap sebagai objek pajak penghasilan (PPh) Pasal 23. Dalam perkara ini, wajib pajak bergerak di bidang usaha periklanan. Selama menjalankan usahanya, wajib pajak membayar jasa periklanan kepada PT X selaku perusahaan stasiun televisi dan radio. Atas transaksi tersebut, wajib […]
WA only