NEWS
-
Purbaya Minta Pengusaha Sawit Patuhi Kewajiban Perpajakan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong wajib pajak pelaku usaha yang bergerak di sektor industri perkebunan kelapa sawit untuk patuh menjalankan kewajiban perpajakannya. Purbaya berpandangan sektor sawit merupakan salah satu tulang punggung industri dalam negeri. Ia ingin memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut berjalan sesuai ketentuan, termasuk dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. “Teman-teman dunia usaha, mohon kerja […]
-
Baru 19% Wajib Pajak Aktivasi Coretax, DJP Jatim II Gencarkan Dua Strategi
Wajib pajak diimbau untuk segera melakukan aktivasi akun sistem digital Coretax. Hal itu karena Coretax akan secara resmi digunakan untuk pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak 2025, untuk periode pelaporan Januari-Maret 2026. Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur II Kindy Rinaldy Syahrir menyampaikan Coretax menjadi bagian dari modernisasi administrasi perpajakan yang […]
-
Lapor SPT Mulai Pakai Coretax, Kantor Pajak Minta WP Teliti Isi Harta
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar menyelenggarakan edukasi pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi bagi Perum Jasa Tirta I melalui sesi daring pada 19 November 2025. Dalam kegiatan tersebut, kantor pajak menugaskan Grameyru Prabu Edward selaku penyuluh pajak, untuk memaparkan materi seputar proses registrasi akun coretax, login coretax pertama kali, dan permintaan kode otorisasi […]
-
Pemkot Cimahi Hapus Denda PBB hingga Akhir Tahun
Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi, Jawa Barat, menggelar pemutihan atau penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak bumidan bangunan (PBB) hingga akhir tahun. Kepala Bappenda Kota Cimahi Mardi Santoso mengatakan fasilitas ini merupakankelanjutan dari keringanan PBB sebesar 10% dan 5% yang diberikan oleh Pemkot Cimahi pada Januari hingga Mei 2025. “Sekarang sampai dengan Desember itu penghapusan denda […]
-
Ada Fatwa MUI, MPR Minta Pesantren Bebas Pajak Bumi dan Bangunan
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendukung fatwa pajak berkeadilan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hidayat mendorong pemerintah untuk segera mengimplementasikan fatwa dimaksud, utamanya yang terkait dengan lembaga pendidikan nirlaba seperti pesantren. “Banyak aspirasi saya terima dari berbagai pesantren bahwa mereka masih dipungut PBB, padahal pesantren adalah lembaga pendidikan dan sosial-keagamaan nirlaba yang […]
WA only