Mindblown: a blog about philosophy.
-
DJP Jateng II Hentikan Penyidikan Terhadap Wajib Pajak Ini Setelah Tunggakan Dibayar
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II dan Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan gelar perkara atas permohonan penghentian penyidikan di Surakarta. Sebelumnya, wajib pajak berinisial SD telah membayar pokok pajak ditambah denda tiga kali jumlah pajak terutang dengan nilai Rp4.020.084.144. Gelar perkara dihadiri Kabid Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Pemeriksaan, Saepudin dan Fungisonal Penyidik Pajak, Sidiq Nurrachmat mewakili […]
-
Tingkat kepatuhan pelaporan pajak di NTT mencapai 93,65 persen
Larantuka. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) Nusa Tenggara Kementerian Keuangan mencatat tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 93,65 persen. “Kami menyampaikan terima kasih kepada para wajib pajak di NTT atas kepatuhannya melaporkan SPT pajak untuk mendukung penerimaan negara,” kata Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Belis […]
-
Lunasi Pajak, Penyidikan Terhadap SD Distop
Solo. Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II menghentikan penyidikan terhadap wajib pajak lantaran tunggakan pajaknya telah dibayar. Adalah SD, penunggak pajak melunasi pokok pajak dan dendanya senilai Rp 4 miliar. “Penyidikan dapat dihentikan dengan beberapa alasan, yakni tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, penyidikan […]
-
Nilai Investasi Pemerintah Rp3.173,1 Triliun dari 2010 ke 2020
Jakarta. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat nilai investasi jangka panjang periode 2010-2020 sebanyak Rp3.173,1 triliun. Angka itu terdiri dari investasi permanen sebesar Rp3.031 triliun, dan investasi non-permanen sebesar Rp142,1 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pemerintah menyalurkan investasi non-permanen untuk dana bergulir sebesar Rp52,9 triliun dan non-permanen lain Rp89,2 triliun. Sementara, investasi permanen disalurkan untuk badan layanan […]
-
Sri Mulyani: Punya KTP dan Penghasilan Rp 4 Juta per Bulan, Tak Perlu Bayar Pajak
Jakarta. Kementerian Keuangan terus mensosialisasikan sejak dini mengenai keuangan negara. Kali ini Kementerian Keuangan menjalankan program Kemenkeu Mengajar 6. Kepada para siswa peserta Kemenkeu Mengajar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan tidak semua pemilik NPWP atau KTP nantinya harus membayar pajak kepada negara. Sebab pemerintah telah membuat ketentuan-ketentuan pengenaan pajak bagi masyarakat yang memiliki NPWP […]
Got any book recommendations?